Dukung Efisiensi Penggunaan BBM oleh Bupati Ciamis yang Segera Dikerjakan Soal Penerapan WFH ASN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Ciamis sedang memeriksa implementasi kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terekiran. Kebijakan ini disajikan melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Pemerintah Daerah, yangFoi tertukar 31 Maret 2026. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa mengabaikan kualitas layanan publik.

Sasaran penyesuaian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghemat energi, khususnya saat kondisi BBM masih kritis. Pemerintah daerah memandang alternatif kerja yang tetap efektif tetapi lebih hemat sumber daya. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menekankan bahwa pengecekan ini dilakukan setelah mendengar dorongan bagi penghematan BBM, seperti yang dilaksanakan saat pertemuan Biaya Manasik Haji di KH Irfan Hielmy.

Opsi kerja dari rumah menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan, sedangkan pengaturan transportasi juga menjadi solusi lain. ASN dapat tetap masuk ke kantor menggunakan angkutan umum atau sepeda, terutama bagi yang tinggal dekat dengan kantor. Namun, setiap kebijakan ini harus diadopsi secara ketat, dengan sanksi untuk ASN yang melanggar aturan, seperti memaksa menggunakan kendaraan pribadi.

Meskipun demikian, hingga saat ini ketentuan teknis, termasuk jadwal WFH dan mekanisme transportasi alternatif, belum digenal. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Ciamis, Muhammad Iskandar, belum memberikan penjelasan jelas. Pertanyaan terkait perpaduan dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja juga masih dalam proses.

Pemerintah Kab. Ciamis tetap murni dalam menjalankan kebijakan ini, dengan harapan akan menimbulkan dampak positif bagi penghematan BBM serta efisiensi kerja ASN. Solusi ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga menjadi langkah mengadaptasi dengan tantangan lingkungan.

Ini membuktikan bahwa kebijakan adaptif bisa menjadi solusi praktis menghadapi flux BBM. Sebagai masyarakat, kami dapat mendukung dengan memaham peran ASN dalam memastikan layanan tetap berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci agar kebijakan ini berhasil diadopsi tanpa mengganggu fungsinya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan