Aktivis mahasiswa mengakuskan DPRD Kota Tasikmalaya gagal mengawal penyelesaian banjir.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PelayananPemkot Tasikmalaya tidak bisa terpisahkan dari peran DPRD dalam menjalankan tugas legislatif. Salah satunya adalah memastikan keamanan masyarakat dari kecelakaan banjir atau genangan air yang terus berterusan. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melalui ketua rayon syariah Muhammad Rifai menilai masalah banjir menjadi pola yang tidak bisa diabaikan. Mereka menganggap ini bukan fenomena alam biasa, melainkan tanda kegagalan tata kelola daerah secara kolektif. “Bukan lagi bencana alam, tapi indikator ketidakpastian pengawasan pemerintah,” menyampaikan Rifai pada Jumat (3/4/2026).

Di luar dari klaim ini, aktivis juga mempertanyakan keaktifan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan tugas mencegah banjir. Seperti kewajiban para legislator, DPRD harus memastikan pemerintah tidak mengabaikan isu ini. “DPRD sebagai lembaga pengawas tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya,” tegas Rifai.

Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa wilayah di Tasikmalaya sudah menjadi area yang sering terendam tiap kali hujan deras. Dampak mulai dari lingkungan warga, aliran air merusak jalan, hingga gangguan ekonomi dan kinerja sehari-hari. “Meskipun program penanganan ada, tidak terlihat pemperbaatan nyata dari tahun ke tahun,” ujar reflasi aktivis.

Saat ini, program pengendalian banjir dari dinas terlihat tidak efektif. Hal ini menjadi penyalahgunaan dari DPRD yang duduk di kursi legislatif. Rifai menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk memaksimalkan kinerja eksekutif. Jika tidak dilakukan, maka lembaga ini tidak memenuhi kewenangan rakyatnya.

Tuntutan dari PMII kepada DPRD Kota Tasikmalaya mencakup perlucecuan kinerja dinas terkait penanganan banjir secara terbuka. Proses ini diharapkan bisa menghasilkan solusi yang konkret. Tanpa pengawasan yang jelas, banjir akan terus berulang dan merugikan masyarakat.

Penguatan peran DPRD dalam mengawasi pengendalian banjir menjadi prioritas. Langkah ini bisa mengurangi risiko kerusakan-structural dan kehilangan kehayatan masyarakat. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem penanganan yang berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan