Sisa THR ASN di Kota Tasikmalaya, Cair Awal April, OPD Segera Lakukan Pengajuan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radartasik.id – Pemerintah Kota Tasikmalaya memutuskan untuk membayar 50% Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan sisa dibayar di bulan April. Keputusan ini mendapatkan perhatian luas karena merupakan langkah baru sepanjang riwayat Pemkot yang sering kali menghindari biaya THR sepenuhnya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak melalui pembahasan bersama dewan legislative, meski informasi sudah disampaikan sebelumnya oleh pihak eksekutif. Ia menegaskan komunikasi tetap berlangsung, meski tanpa dialog formal.

“Komunikasi tetap aktif, meski tanpa forum pembahasan terstruktur,” ujar H Aslim.

Sebagai penegas, Ketua DPRD Partai Gerindra Tasikmalaya, Awipari, menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi catatan sejarah. Dikenang oleh masyarakat yang belum kebiasaan dengan kebijakan ini, terutama sebelum hari raya. “Mungkin pimpinan punya pertimbangan lain, tapi ini jadi catatan penting,” ujarnya.

Kemudian, Tedi Setiadi, Kepala BPKAD, memastikan proses pengajuan_THR sisa dapat dilakukan mulai 1 April. Alasannya, Pemkot memilih tidak meminjam dana untuk menghindari beban bunga yang tinggi, yang bisa mencapai 9% per tahun atau setara Rp4 miliar. “Kami memilih kesabaran daripada beban bunga,” tegas Tedi.

Berdasarkan analisis, kebijakan ini mungkin memicu kritik masyarakat tentang alokasi anggaran di bulan gerobakan. Namun, pemikiran pemerintah mengingatkan bahwa prioritas utama adalah memastikan ketenangan keuangan, meski dampaknya sosial perlu diperhatikan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam pengelolaan biaya THR, terutama ketika kemandirian hari besar. Transparansi dalam komunikasi dengan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi keluhan. Langkah ini juga bisa menjadi studi kasus untuk kota lain yang menghadapi situasi finansial serupa.

Yang perlu diingat adalah keseimbangan antara kewajiban sosial dan ketahanan ekonomi. Pemerintah dapat mempromosikan kebijakan ini sebagai upaya untuk menghindari krisis anggaran, meski perlu mengejar penjelasan lebih mendalam. Untuk masyarakat, ini menjadi panggung untuk diamalkan keputusan yang memadukan kepentingan nasional dan kewajiban sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan