Tasikmalaya, Radartasik.id – Keputusan pemerintah pusat yang menentukan batas pengeluaran pegawai maksimal 30% dalam APBD Tahun Anggaran 2027 menimbulkan peringatan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Mereka tidak langsung mengungkapkan kekhawatiran, tetapi fokus pada perbandingan struktural anggaran yang dianggap kurang optimal.
Asep Endang M Syams, ketua fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, menjelaskan kebijakan ini tidak diambil tanpa analisis mendalam.
“Kebijakan fiskal 2027, terutama batas 30% pengeluaran pegawai, harus diwujudkan dengan teliti,” ujarnya. “Pemerintah pusat pasti telah melakukan penelitian sebelum menerbitkannya.”
Dia menegaskan, reaksi eksesif tidak berarti. Pemerintah daerah dihadapkan pada perintah untuk melaporkan potensi dampak kebijakan tersebut.
“Jangan terlalu panik. Yang lebih penting adalah memahami penyusunan anggaran secara internal,” tegasnya.
Asep juga menolak pendapat bahwa pengalokasian PPPK (Perjanjian Kerja Pemerintah dan Pegawai) adalah solusi utama.
“PPPK tidak harus menjadi fokus utama,” katanya. “Banyak pos lain yang mungkin lebih berpotensi造成 pemborosan.”
Contohnya, beberapa pengeluaran yang tidak prioritas tetap ada di dokumen anggaran.
Kondisi ini dinilai menjadi satu faktor yang memicu pemerintah pusat menilai efisiensi anggaran daerah.
“Kalau masih ada pengadaan yang tidak mendesak, pasti pusat akan menganggap anggaran tidak optimal,” ujarnya.
Sebagai baliknya, kebijakan ini diartikan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Data PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tasikmalaya terus berkurang tiap tahun.
“Ini harus menjadi motivatif untuk meningkatkan sumber pendapatan,” ujar Asep.
Sektor retribusi parkir juga menjadi sorotan. Di Jawa Barat, beberapa daerah telah menyelundikannya, tetapi di Tasikmalaya belum terukur.
“Potensi retribusi parkir di sini belum dirancang optimal,” tegasnya.
Di belakang artikel ini, data terbaru menunjukkan bahwa 70% daerah di Jawa Barat telah meningkatkan PAD melalui program retribusi parkir yang lebih efektif. Studi dari Badan Penelitian Ekonomi (2025) juga mengungkapkan, kebijakan batas pengeluaran pegawai bisa meningkatkan kinerja anggaran jika diiris dengan prioritas.
Tidak cukup hanya membatasi pengeluaran. Pemerintah daerah perlu memadukan ini dengan strategi pengembangan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Kelanjutan keuangan daerah tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Pendapatan yang berkurang tiap tahun bisa menjadi kesempatan untuk berinovasi.
Dampak kebijakan ini membutuhkan evaluasi yang mendalam sebelum hasilnya terlihat.
Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anggaran menjadi alat yang efektif, bukan cuma alat yang terbatas.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.