Ancaman PHK PPPK di Tasikmalaya Bertambah Kuat, Fisikalnya Terjepit, Menyebabkan Dilema Administratif

Tasarannya, penundaan penyesuaian anggaran pegawai pemerintah lokal di Tasikmalaya terus berlangsung. Penyebab utamanya adalah batas anggaran yang terbatas hingga 30 persen dari APBD, plus tekanan fiskal yang semakin memuncak sejak 2025. Konsekuensinya, pemerintah daerah tergesa-gesa mengurangi biaya operasional, termasuk melalui penguntungan kerja (PHK) bagi pekerja tetap. Namun, peraturan pusat masih mengancam jika tidak segera diatasi, karena layanan publik mungkin turun tajam.

Sebagai respons, Asep Goparullah, Sekretaris Daerah, menekankan bahwa penyesuaian ini bukan pilihan tapi kewajiban yang harus dijalani mulai 2027. Ia menjamin bahwa anggaran gaji tetap tetap dijamin sebesar 30 persen, meski mungkin ada penyesuaian tambahan seperti penghasilan non gaji. Namun, proyeksi APBD tahun depan masih tergantung pada kondisi fiskal yang stabil.

Sementara itu, risiko PHK massal terhadap 1.800 pegawai tetap—termasuk paruh waktu—masih berpotensi melonjak. Pemerintah belum memberikan kesan jelas, meski kabar kabar PHK yang beredar masih tidak ditangani secara formal. Asep menjelaskan bahwa informasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan, padahal realisme memang wajib dipersikatinya.

Diri, DPRD Tasikmalaya juga tidak mendukung pendekatan PHK untuk mengatasi defisit anggaran. Dodo Rosada, Ketua Komisi I, mengkritik jika PHK digunakan sebagai solusi instan, karena kebijakan ini tidak populer dan bisa merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa PHK tidak berarti mengurangi tenaga kerja yang telah berkomitmen, seperti para pegawai yang telah berabadi puluhan tahun sebelum mendapatkan keberlanjutan.

Sementara pemerintah tetap membuka rantai kebutuhan ASN 2026, termasuk rekrutmen CPNS baru, praktik ini menjadi ironi. Satu sisi ditutup dengan penurunan tenaga kerja, sisi lain baru saja dibuka dengan rekrutmen baru. Persoalan ini terus menjadi alasan untuk perhatian DPRD.

Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan pemotokan anggaran. Meski tekanan fiskal tegas, alternatif seperti penyesuaian anggaran strategis atau peningkatan efisiensi operasional mungkin lebih efektif. PHK sebenarnya menjadi solusi darurat yang memburuk reputasi pemerintah dalam memberikan layanan yang konsisten.

Pendekatan ini mengklaim menghemat biaya, tetapi studi dari lembaga keuangan lokal menunjukkan bahwa dalam beberapa wilayah, PHK massal sebenarnya mengakibatkan kesenjangan kualitas layanan publik. Misalnya, di kota-kota lain yang mengalami PHK tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami penurunan signifikan.

Pemerintah harus menghindari pilihan yang mempengaruhi keuangan masyarakat tanpa alternatif. Kebijakan pemotokan anggaran harus dilengkapi dengan strategi jangka panjang, seperti pengoptimalan pengelolaan fondasi atau peningkatan produkivitas layanan. Jika tidak, risiko krisis struktural di sektor publik akan semakin mempengaruhi kehidupan rakyat.

Pemenuhan kebutuhan anggaran dengan cara yang inklusif dan transparan menjadi solusi utama. Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat meski menghadapi tekanan fiskal. Pembatasan anggaran pegawai tanpa upaya penyesuaian lain bisa berujung pada krisis layanan yang tidak dapat diatasi. Hal ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

Baca juga Berita lainnya di News Page