Proses pengairan di Kota Tasikmalaya berlangsung secara bertahap, target tercapai April 2026

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kota Tasikmalaya terus menjaga proses pembiayaan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Anggota Sipil Negara (ASN), meski harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana daerah. Sekretaris Daerah Asep Goparullah mengakui terlambatnya penyaluran THR pada tahun ini, yang disebabkan oleh masalah aliran dana dalam aparatur daerah.

Hukumnya membenarkan bahwa kesenjangan keuangan internal Pemkot mengganggu proses pencairan, sehingga keterbatasan dana memaksa pemerintah memprioritaskan pengelolaan anggaran. “Kami berusaha sebaik mungkin memenuhi kewajiban, dengan target menyelesaikan semua pembayaran sebelum bulan April 2026,” ujarnya pada Rabu (17/3/2026).

Sebelum itu, lebih dari Rp17 miliar telah diproses untuk memberikan gaji satu kali bagi tenaga pendidikan dan ceuxan berperjanjian kerja (PPPK). ASN di perangkat daerah, meanwhile, harus menerima bahwa THR yang cair hanya sebesar 50% dari yang wajar. Angka ini memicu kritik, karena bagi sebagian pegawai, nilai tersebut dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menjelaskan bahwa langkah bertahap merupakan strategi terbaik di tengah kondisi ekonomi yang ketat. “Kami fokus pada anggaran pembangunan, bukan kebutuhan operasional pegawai. Semua diatur bersama TAPD agar tidak menambah beban utang,” katanya.

Total kebutuhan anggaran untuk gaji dan TPP ASN mencapai Rp39 miliar. Pemerintah memilih tidak memanfaatkan pinjaman daerah, memprioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ini tidak mengeluh insiden ketidakpastian di kalangan ASN. Pengurangan TPP hingga 50% membuat gaji mereka lebih kecil, sehingga THR yang disampaikan terduga dianggap hanya cukup untuk kebutuhan pokok.

Fenomena ini membuat pegawai menggunakan istilah “Tunjangan Hari Syawal” karena pembiayaan hanya dimulainya setelah Lebaran. Perasaan frustasi juga muncul, karena nominal yang dikirim memang tidak memadai.

Pemerintah tetap berusaha menjaga kestabilan anggaran dengan cara bertahap. Asep Goparullah menekankan bahwa prioritas utama tetap pada memenuhi hak ASN, meski dengan tempo yang lebih lambat. “Kita berusaha selesaikan semua kewajiban sesuai kemampuan finansial daerah,” katanya.

Dengan strategi ini, Pemkot Tasikmalaya ingin mencegah kenaikan utang yang tidak terarah. Namun, untuk ASN, pengurangan gaji dan THR tetap menjadi tantangan yang memengaruhi kualitas hidup mereka.

Banyak pegawai merasa THR tahun ini lebih seperti “harta karun” daripada tunjangan utuh. Mereka berharap proses pembiayaan dapat selesai lebih cepat setelah Lebaran, agar nilai yang diterima lebih sesuai dengan yang dijanjikan.

Kesadaran akan ketidakadilan ini perlu diperhatikan oleh pihak terkait. Pemerintah harus tetap menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar kebutuhan pegawai tidak terus terpinggirkan. Jika strategi ini dilakukan dengan baik, bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang menghadapi kondisi fiskal yang tepat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan