Alarm menyala di MBG Jawa Barat, disampaikan oleh IKA PMII Tasikmalaya terkait sindir dapur kader.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Polemik terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya kembali mengesankan. Penanggungjawab Umum IKA PMII di kota ini menilai kritik Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Amir Mahpud bukan sekadar peringatan biasa. Kata-katanya mengungkapkan bahwa sebagian besar kader partai yang terlibat langsung mengelola dapur MBG di lapangan.

“Ketika ketua partai mengingatkan kadernya untuk tidak mengurangi takaran atau mengurangi kualitas makanan, itu sebenarnya menegaskan keterlibatan langsung kader dalam pengelolaan program,” ujar Myftah Farid, Sekretaris Umum IKA PMII Tasikmalaya, Senin (16/3/2026). Pernyataan ini mengkondisikan bahwa kualitas dan distribusi makanan bergantung pada keputusan kader politik, bukan tenaga profesional.

Kondisi ini menempatkan kader dalam posisi strategis namun rentan. Keberhasilan MBG di lapangan langsung mencerminkan performa kader yang mengelola anggaran negara. Myftah mengklaim, jika takaran berkurang atau distribusi bermasalah, itu bukan kesalahan teknis tapi tanda linjanya politik.

Rancangan menu MBG sering dinilai tidak seimbang nutrisi, sementara proses distribusi lambat. Beberapa laporan juga mengungkapkan pengadaan bahan baku hanya bergantung pada jaringan tertentu. “Ini bukan sekadar masalah takaran. Kualitas makanan yang turun atau tidak layak dikonsumsi menunjukkan kerentanan sistem pengelolaan,” katanya.

Potensi ketidaktepatan penerima manfaat juga muncul karena data tumpang tindih di akar program. Myftah menyoroti bahwa kebijakan MBG harus lebih transparan untuk menghindari praktik kronisme atau pengelolaan yang tidak profesional.

Sebagai solusi, penyelenggaraan program harus memprioritaskan integritas kader. Kualitas gizi anak harus meningkatkan, bukan terseret praktik yang tidak tepat. Myftah meminta partisipasi masyarakat untuk memantau kinerja dapur MBG di lapangan.

Tindakan segera diperlukan untuk memastikan MBG menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi. Program ini harus menjadi contoh transparansi, bukan menjadi alat pengalaman politik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan