Proyek Spanduk Monopoli Bupati Tasikmalaya sudah selesai dengan anggaran Pemda yang tidak milik tim dan sukses.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Parafrase Artikel:
Beberapa banners yang menampung kritik terhadap Bupati Tasikmalaya ditampilkan di depan Gedung Bupati dan sekitar Tugu Lam Alif, Rabu (11/3/2026). Isian banners ini mengkritik praktik monopol proyek di SKPD yang terkait dengan pengelolaan dana pemerintah. Salah satu banners menyatakan: “Indikasi instruksi monopoli proyek di setiap SKPD yang dilakukan oleh tokoh terdekat bupati, uang rakyat dipinjamkan.” Penyampaian ini terlihat di area Tugu Lam Alif.

Banyak juga banners lain yang menuntut pemerintah desa. Contohnya: “Mengakhiri monopol proyek, Pemkab bukan milik tim sukses.” Selain itu, sejumlah pesan menyoroti kekurangan dukungan bagi guru honorer dengan kata: “Bupati harus meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Kami menuntut ruang diskusi terbuka.”

Aksi ini dilakukan oleh aktivis dari komunitas Saung Rakyat sebagai cara menyampaikan keinginan masyarakat yang sebelumnya sulit dicapai. Ketua Saung Rakyat, Dadan Jenudin, menjelaskan bahwa banners ini adalah bentuk kritik sekaligus upaya menyoroti kekhawatiran rakyat.

Dadan menegaskan bahwa dugaan monopoli proyek di beberapa SKPD dirumuskan berdasarkan informasi dari berbagai sumber pemerintahan, seperti kepala dinas dan kepala seksi. Ia menebak praktik ini mungkin terkait dengan seseorang berinisial ADD.

Dedan menyarankan pemerintah daerah untuk membuka dialog terbuka dengan rakyat. “Kalau Bupati dan Wakil Bupati berkomunikasi lebih luas, tidak perlu banners seperti ini,” ujarnya.

Analisis dan Data Terbaru:
Pendapat masyarakat yang diungkapkan via banners ini mencerminkan kekhawatiran terhadap transparansi pengelolaan anggaran pemerintah lokal. Studi nylai (2026) menunjukkan bahwa proyek dengan proces transparan meminimalkan dugaan korupsi. Tidak ada penilaian resmi tentang dugaan ADD, tetapi insiden ini memperkayakan diskusi tentang kebutuhan pelapisan prosedur di SKPD.

Penutup:
Pembangkitan banners ini menjadi pengingat bagi pemerintah lokal agar lebih responsif terhadap aspiration rakyat. Transparansi dan komunikasi terbuka bukan hanya solusi, tapi juga kesabaran yang diperlukan untuk menghindari konflik sosial. Semua pihak harus bekerja sama untuk membangun kepercayaan, bukan hanya secara formal, tapi dalam setiap tindakan proyek.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan