DPRD Pangandaran mengungkap Program MBG dengan potensi menjadi sumber korupsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PANGANDARAN, Thecuy.com – DPRD pangadaran mengindikasikan risiko korupsi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pemantauan yang ketat diperlukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan anggaran tidak digunakan melanggar ketentuan.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyatakan pihaknya menerima beberapa informasi terkait menu MBG serta penyelarasannya oleh SPPG. “Bener, ada beberapa laporan terkait menu MBG yang terkait dengan konsep pelaksanaan SPPG,” kata dia kepada Radar Selasa (10/3/2026).

DPRD telah mengambil beberapa inisiatif awal, seperti mendengarkan pendapat bersama organisasi mahasiswa Permenghaspian Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), forum BUMDes, hingga rapat koordinasi dengan pengelola MBG. “Rapat tersebut melibatkan koordinator MBG, yayasan, serta pengelola SPPG di pangadaran,” ujinya.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan kesehatan gizi anak, menekan stunting, dan mencegah kelaparan. Namun, Asep Noordin mengingatkan, jika pelaksanaan lebih fokus pada kepentingan lain selain ketentuan, tujuan program akan gagal. “Risiko korupsi di MBG sangat tinggi jika tidak ada pengawasan yang mendatangkan pada lapangan,” ujarnya.

Dahulu, DPRD meminta pemerintah daerah dan SPPG mempercepat membangun pengawasan langsung di lapangan, bukan hanya melalui rapat atau acara simbolis. “Pengawasan harus menyelidiki kondisi nyata, bukan hanya mendengar,” katanya.

Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, program MBG dapat memenuhi tujuannya tanpa kerentanan.

Dari sini, keinginan DPRD pangadaran bersimplifikasi: pengawasan yang efektif bukan hanya tentang prosedur, tapi tentang keteladanan dalam memperiksa setiap langkah pelaksanaan. Semakin cepat dan mendalam pengawasan, semakin besar peluang program MBG bisa menjadi solusi yang benar untuk kesehatan anak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan