Anggota DPRD dari Kabupaten Tasikmalaya Karom mengapresiasi respons Pemda terkait soal skema gaji PPPK dengan paruh waktu.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengakui upaya pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian isu keterangan gaji untuk tenaga kerja paruh waktu (PPPK) melalui Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini diterangkap oleh Anggota DPRD Tasikmalaya Karom setelah rapat dengan Sekretaris Daerah dan aparatur pemerintah, Senin 9 Maret 2026.

Karom menjelaskan, rapat tersebut fokus pada rencana penganggaran untuk memastikan kestabilan pembayaran gaji PPPK paruh waktu. “Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pemda karena respon cepat terhadap usulan PPPK dari Dinas Pendidikan,” kata Karom. “Rencana kami akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan detail akan diumumkan secepat mungkin sebelum lebaran.”

Sebagai solusi, pemerintah daerah menyiapkan gaji PPPK di kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Anggaran ini menjadi bentuk dukungan dari pemda, karena PPPK paruh waktu sebelumnya mengandalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang kini tidak lagi bisa digunakan untuk tujuan tersebut. Perubahan regulasi ini memicu polemik karena DPA sudah terkait sebelum kebutuhan gaji PPPK paruh waktu tergolong.

Untuk mengatasi, pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran atau memanfaatkan sumber dana lain yang memungkinkan. Karom mengungkapkan kebutuhan anggaran total diperkirakan mencapai Rp19 miliar, sesuai jumlah tenaga yang harus diawasi. Pemerintah sedang menyiapkan kerangka penganggaran agar pembayaran bisa dilakukan segera.

Pembayaran gaji PPPK paruh waktu ini diperlukan untuk menegakkan keadilan terhadap tenaga yang selama ini tidak memiliki kepastian penghasilan. Strategi ini juga mencerminkan usaha pemerintah lokal untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih terarah.

Semua usulan PPPK paruh waktu di tasikmalaya harus dapat dijawab dengan cepat. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam menyiapkan solusi yang praktis, meski menghadapi ketidakpastian anggaran. Keberhasilan ini akan menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap kejangkauan pembiayaan pemerintah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan