Aksi Kamisan di Tasikmalaya berfokus pada mengatasi impunitas dan ketimpangan sosial, serta mengajukan keadilan yang berwujud lebih dari sekadar slogan.

Di Alun-Alun Kota Tasikmalaya, Kamis (5/3/2026) sore, muncul scene berbeda. Banyak masyarakat dan mahasiswa berjadi persepsi di Aksi Kamisan, meresmikan kritik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta praktik impunity yang tetap berkuasa. Aktivitas ini dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, diisi dengan refleksi bersama dan mimbar bebas.

Peserta, mayoritas mengenakan atribut hitam, mendengarkan narasi ketidakadilan yang disampaikan secara bergantian. Di tengah hiruk-pikuk ruang publik yang sering lebih ramai oleh cerimoni, aksi ini menjadi pengingat bahwa suara tetap memilih bertanya: ke mana arah keadilan berjalan.

Rifqi, salah satu peserta, menjelaskan kegiatan ini tidak bertujuan sebagai respons sesaat terhadap satu peristiwa, melainkan upaya membangun gerakan berkelanjutan. “Inisiasi ini berangkat dari pembicaraan sebelumnya agar menjadi agenda rutin. Orang-orang yang ikut akan terus diajak berkumpul dan berjejaring supaya gerakan ini tetap berjalan,” ujarnya.

Ke depan, peserta berencana menghadirkan kuliah jalanan dalam bentuk diskusi terbuka, hingga ruang ekspresi seni seperti musik dan stand up comedy. “Jadi tidak hanya orasi, tapi juga ruang belajar bersama di jalanan,” tambahnya.

Dalam aksi ini, massa juga menyoroti isu seperti tahanan politik pada Agustus 2025, insiden penembakan, hingga sikap politik global Indonesia yang dinilai perlu dikritisi. “Isunya tidak dibatasi. Bisa nasional atau lokal yang dekat dengan masyarakat. Tapi fokus utamanya tetap pada impunity dan pelanggaran HAM,” tegas Rifqi.

Isu HAM di tingkat lokal Tasikmalaya juga diyakini. Ferry, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Cipasung, menyampaikan orasi tentang fenomena child grooming serta ketimpangan sosial yang masih terjadi. Ia juga menyinggung kasus anak sekolah dasar yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis. “Negara tidak bisa benar-benar merdeka kalau pemerintah masih belum bisa menegakkan keadilan,” katanya.

Data terbaru menunjukkan pelanggaran HAM di Indonesia masih menduduki, dengan banyak kasus impunity yang tidak diproses secara efektif. Studi kasus dari daerah lain menunjukkan bahwa aksi seperti ini bisa menjadi pengaruh untuk menekan praktik ilegal. Infografis yang menampilkan statistik pelanggaran HAM di Tasikmalaya bisa menjadi alat visuel untuk memperkuat pesan.

Setiap aksi, meski kecil, adalah harapan bagi masyarakat yang merasa diabaikan. Mari terus membangun gerakan yang berkelanjutan untuk keadilan yang benar. Keberlanjutan semangat ini membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu tanda tangan, satu kata, atau satu aksi.

Baca juga Berita lainnya di News Page