Pemproyokan Menjerit, Pajak Hiburan di Kota Tasikmalaya Berbicara: Pemerintah Hadir Saat Kegiatan Berlangsung, Absen Ngurus Pengelolaan Venue

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Thecuy.com — Angka pajak hiburan di Kota Tasikmalaya sudah mendekati target, meskipun masalah kekhawatiran tentang pengalaman promoter anak kunci masih terang. Banyak promosi musik merasa tidak mendapat dukungan yang memadai meski sebenarnya wajib bayar pajak.

Koordinator Wilayah Priangan Timur Forum Backstager Indonesia, Roni Nur MS, mengaku hubungan antara aparatur pemerintah dan pihak promosi masih kaku. “Pemerintah muncul hanya pas minta laporan, tapi tidak memberikan dukungan nyata,” kata Roni Rabu (4/3/2026).

Dampaknya, fasilitas umum yang dulu bisa dipakai untuk event besar sudah tidak tersedia. Stadion Dadaha, yang selama ini menjadi pilihan utama, kini digunakan untuk keperluan lain. “Venue pemerintah hampir tidak tersedia. Yang bisa dipakai cuma fasilitas militer seperti Lanud, tapi kondisi tidak bisa dijamin,” ujar Roni.

Sisanya mengkritik kebijakan Pemkot Tasikmalaya yang dianggap tidak konsisten. “Kami telah beberapa kali meminta, tapi praktisi promosi jarang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Itu bisa menjadi penghalang,” tegasnya.

Roni merenung, pemerintah seperti “tukang parkir”: ada saat meminta pajak, tapi tak ada saat mendukung promosi. “Solusi ada, ada lahan pemerintah yang masih kosong. Kapasitas oke, tapi kondisi kacau. Jika diratakan, bisa jadi solusi ideal,” katanya.

Dengan ini, Kota Tasikmalaya yang mempromosikan diri sebagai “kota event” masih menghadapi kendala praktis. Kurangnya fasilitas yang dikelola pemerintah dan komunikasi yang tidak menyelenggarakan praktisi menjadi tantangan utama.

Promosi musik dan industri kreatif di Tasikmalaya memerlukan dukungan yang lebih transparan dan konsisten. Tanpa fasilitas yang aman dan regulasi yang fleksibel, potensi ini tidak dapat haruskan. Menerima kolaborasi dengan praktisi bukan sekadar mengisi formulir, tapi dengan meyakinkan bahwa kebijakan benar-benar mendukung, bukan menghambat.

Kota ini harus memahami bahwa pengembangan economy kreatif bukan hanya tentang angka pajak, tapi juga tentang kesadaran dan komitmen dalam menyediakan platform yang layak. Tanpa itu, potensi yang sudah ada tetap akan tertinggal.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan