Pengawasan MBG di Pangandaran dengan kondisi lemah sering menghasilkan masalah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pangandaran terus menjadi sorotan ketidakpastian masyarakat. Meski dirancang sebagai inisiatif sosial, pelaksanaannya sering kali mengandung keraguan terkait kualitas dan kejuiran. Penilaian dari pihak ketatnya menunjukkan rintangan dalam pengawasan yang memicu masalah berulang.

Sekretaris DPD KNPI Provinsi Pangandaran, Tian Kadarisman, mengaku adanya pola sistemik yang mengganggu fungsi program. “Kualitas makanan, distribusi, dan transparansi menjadi tantangan yang tidak terpecahkan, menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan operasional,” kata ia dalam pernyataan ke Radar Senin (2/3/2026).

Saudara timas, ketimpangan dalam sistem pengolahan bahan baku dan kecepatan distribusi membuat program terlihat lebih seperti penentuan administratif daripada layanan masyarakat. Standar mutu menjadi korban utama ketika prioritas mengisi target menjadi dominan. “Di sini, masyarakat merasa lebih seperti penerimaan pasif daripada pelayanan yang seharusnya,” ujarnya.

Penyerangan juga memunculkan langkah yang mencurigakan terhadap keterlibatan pejabat daerah. Pertanyaan tentang independensi pengawasan muncul saat pengawas tergoda kepentingan operasional. “Pengawas harus bersifat objektif, tetapi jika batas etis kusut, masyarakat berhak mempertanyakan kekecualian,” menambahkan Tian.

Konsekuensi potensi dari masalah ini meringkas. Keadaan masyarakat yang merasa mengkhawatir akan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dasar bisa memicu krisis sosial. “Ketika kepercayaan masyarakat retak, tidak hanya MBG yang terancam, tetapi kepercayaan terhadap instansi pengawalnya juga,” предупреждает эксперт.

Program MBG di Kecamatan Parigi menjadi contoh konkret masalah. Meski di lokasi sekolah, pelayanan tidak konsisten. Beberapa hari terakhir, siswa hanya dapat menyantap makanan sederhana tanpa penjelasan tentang sumber atau standar.

Program ini harus menjadi pelajaran. Keberhasilan MBG tidak hanya tergantung pada dana atau sumber makanan, tetapi pada ketepatan pengawasan dan integritas operasional. Tanpa itu, inisiatif sosial akan tetap menjadi simbol ketidakpastian.

Tidak ada program sosial yang dapat berkelanjutan tanpa kepercayaan publik. MBG di Pangandaran menjadi pengingat bahwa transparansi dan kelancaran dalam pengawasan adalah kunci untuk menciptakan Dampak positif. Masyarakat membutuhkan solusi yang benar-benar merespons kebutuhan, bukan hanya target administrasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan