BANJAR, Thecuy.com– Proses pengapinan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Banjar masih dalam tahap penundaan karena ketentuan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD periode 2017–2021. Sutopo, Ketua sementara, menyatakan proses ini akan selesai setelah rapat paripurna internal berlangsung. “Terkait pengapinan Ketua DPRD definitif, belum lama ini akan selesai karena belum dilakukan rapat paripurna,” kata Sutopo pada Minggu (1/3/2026).
Penundaan ini diiringi proses persetujuan partai politik tingkat pusat hingga penerimaan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sutopo menjelaskan prosesnya cukup panjang karena memerlukan konsensus dan persetujuan resmi. “Jadi belum tentu kapan jadinya, karena ada etika dari Dadang Ramdhan Kalyubi yang harus dihargai,” menambahkannya.
Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar, Bambang Haryono, mengungkapkan usulan Pengapinan Ketua DPRD definitif sudah dikirim sejak Juli 2025. “Dalam rapat pleno internal, Sutopo ditetapkan sebagai calon Ketua DPRD definitif, meski menjadi satu-satunya kader yang memenuhi syarat,” ujarnya. Namun, partai tetap mengirim tiga nama calon ke DPP Partai Golkar di Jakarta sesuai protokol.
Penyebab penundaan tetap dijalankan oleh proses rekomendasi DPP yang baru terbit pada Januari 2026, meski masih menunggu SK Gubernur Jabar sebagai dasar pengapinan resmi. Dua surat yang dikirim ke DPP meliputi usulan Sutopo sebagai ketua dan surat pengunduran diri dari Dadang Kalyubi.
Proses ini mencerminkan ketidakpastian regulasi internal dalam pengurusan keanggotaan DPRD. Meski ada calon yang telah memenuhi syarat, penundaan tetap terjadi karena mekanisme partai dan persetujuan pihak atas.
Penundaan pengapinan Ketua DPRD Banjar menjadi tanda peringatan untuk menjaga integritas dalam pengawasan politik. Seperti yang dikatakan Sutopo, etika dari ketua sebelumnya tetap menjadi faktor penting. Proses ini juga menunjukkan kebutuhan transparansi dan kelancaran dalam pengumuman keputusan.
Proses pengapinan ini tidak hanya memengaruhi struktur partai, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap instansi politik. Proses yang lama memerlukan penanganan yang lebih efisien untuk memastikan keadilan dan keuangan.
Proses ini juga mengajak kita mengacu pada prinsip kelancaran dalam pengurusan partisipasi politik. Kebutuhan informasi yang cepat dan transparan menjadi wajib di era digital ini.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.