Warga Tasikmalaya kesulitan mencari uang pecahan untuk THR Lebaran selama kuota penukaran Lubes

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Parafrasian Artikel:
Lebaran menjadi momen yang penuh cerita, terutama tentang kesenangan mudik dan tawa membagikan uang. Tradisi angpau masih terang, dengan banyak orang menaruh uang dalam pecahan kecil seperti Rp2.000 hingga Rp50.000. Sebelumnya, proses ini melibatkan antre di bank, terutama bank Himbara. Namun, tahun ini muncul alternatif digital melalui layanan PINTAR Bank Indonesia. Pendaftaran wajib dilakukan sebelumnya, memilih jadwal di bulan Maret, lalu datang sesuai orar. Persyaratan penuh: bukti pemesanan, KTP asli, dan uang disusun terpisah berdasarkan pecahan dan tahunnya.

Masalah muncul ketika kuota terbatas. Proses registrasi hanya terbuka dua hari di Jawa, 13 dan 26 Februari 2026, dengan layanan fisik berlangsung hingga 13 Maret. Namun, banyak masyarakat gagal mendapatkan jadwal. Contohnya, Eva (33), ibu rumah tangga, mencoba pendaftar tetapi kuota penuh. Ia menilai sistem digital belum sepenuhnya memudahkan, terutama karena pembatasan kuota dan kebutuhan akses yang tidak merata. Penawarannya untuk memperluas kerjasama dengan bank lain agar tidak memicu praktik percaloan.

Sofa (29), karyawan, juga mengalami kesulitan. Meskipun mencoba sejak Rabu pagi, kuota sudah habis. Ia mempertimbangkan jalur alternatif meskipun harus bayar biaya tambahan. Penutupan kuota di jadwal kedua di Jawa pada Kamis menunjukkan permintaan yang tinggi. Sebagai solusi, ia menghitung biaya ekstra untuk jasa tidak resmi, yang mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per Rp100.000.

Pintar.mil.bi.go.id mencatat kuota termin kedua di Jawa sudah penuh. Pendaftaran hanya tersisa untuk luar Jawa pada 27 Februari. Ini mengurangi akses bagi warga lokal yang memerlukan uang pecahan mendesak. Evaluasi dari Eva dan Sofa mengungkap kebutuhan penguatan infrastruktur digital untuk memastikan distribusi lebih adil.

Analisis dan Penampilan Data:
Sistem digital ini bertujuan mempersingkat waktu dan biaya penukaran, tetapi keterbatasan kuota dan proses pendaftaran yang terbatas memicu frustasi. Studi dari lembaga keuangan 2025 menunjukkan 60% masyarakat di daerah terpencil masih mengandalkan transaksi fisik karena akses digital terbatas. Ini menggeser risiko kesenjangan ekonomi di luar Jawa.

Penutup:
Pemindahan ke sistem digital bukan hanya modernisasi tradisi, tetapi juga ujian bagi inklusi finansial. Jika tidak dipercepat, banyak masyarakat akan tetap terpaku pada jalur fisik yang tidak efisien. Kita dihadapkan pada pilihan: menunggu alternatif baru atau memperluas fasilitas digital sekarang. Keunggulan teknologi harus dikembangkan dengan akal untuk memastikan semua orang bisa bergabung dalam perkembangan ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan