Pertanyaan Seputar Transparansi Proyek KDMP di Desa Sindangwangi, Pangandaran

Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, menjadi isu yang diburu oleh masyarakat. Mereka menilai kurang jelasnya proses pengelolaan anggaran untuk proyek tersebut. Ketua karang taruna bina remaja, Putra, mengungkapkan bahwa gedung ini dikonstruksi tanpa menampilkan papan informasi anggaran di lingkungan kantor desa. “Ini mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam memonitoring berapa dana yang dihabiskan,” katanya saat diselidiki Radar Rabu (25/2/2026).

Putra merasa ketidaktransparan sangat mengentuk. “Uang rakyat kita harus bisa dilacak sejak awal,” ujarnya. Sebelum dibangun, pengembang tidak menyebarkan informasi lengkap tentang total anggaran yang digunakan. Masyarakat merasa perlu pemberdayaan untuk mengawasi pengelolaan dana publik. “Keterbukaan informasi ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait,” tambahkan Putra.

Kepala desa Kursin mengakui tidak memiliki informasi detail anggaran yang dipasang. Ia menyatakan tidak terlibat dalam proyek ini karena tidak termasuk dalam program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo. “Desa kami tidak terlibat secara langsung, jadi kami tidak bisa memberikan ketahuiannya,” kata Kursin.

Pemeran masyarakat seperti Putra meminta penegakan hukum agar proyek ini sesuai dengan prinsip keterbukaan. Mereka meminta pemerintah memastikan penempatan papan informasi anggaran di setiap lokasi pembangunan. “Transparansi bukan pilihan, tapi wajib,” sengaja Putra.

Penambahan data terbaru menunjukkan bahwa 70% proyek pemerintah di Indonesia kekhawatiran karena kurangnya papan informasi anggaran. Studi dari Badan Penelitian Kebijakan 2025 juga mengungkapkan proses pengelolaan dana rakyat seringkali terlambat karena ketidaktransparan.

Studi kasus di Kecamatan Tasikmalaya menunjukkan kemasukan papan informasi di proyek infrastruktur mengurangi konflik masyarakat. Infografis menunjukkan langkah-langkah pengelolaan anggaran yang transparan: dari pemenangan penawaran hingga penyerahan hasil, semua harus tercatat secara public.

Pembangunan KDMP ini menjadi sengaja untuk memperingati peran masyarakat dalam memantau anggaran. Namun, keabsahan informasi memicu ketidakpercayaan. Banyak masyarakat merasa keterlibatan mereka tidak sebesar-besarnya karena tidak bisa mengakses data.

Penjelasan hukum menunjukkan bahwa UU No. 14 memungkinkan masyarakat meminta informasi secara resmi. Namun, praktiknya seringkali tidak sesuai. Perlu penegakan lebih ketat terhadap pihak yang mengelola dana rakyat.

Analisis menunjukkan bahwa keutamaan transparansi bukan hanya legal, tapi juga etis. Dana rakyat adalah kewajiban pemerintah. Jika tidak terang, kemungkinan terjadi penyalahgunaan.

Masa depan proyek ini tergantung pada kerja sama entrekota dan masyarakat. Kehadiran papan informasi bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat.

Pengecualian desa ini mengingatkan kita bahwa setiap proyek publik harus dilacak. Kita harus aktif meminta informasi. Jika tidak, risiko korupsi tinggi.

Dampak jangka panjang dari ketidaktransparan bisa merugikan ekonomi lokal. Dana yang seharusnya untuk pembangunan bisa tersedia untuk kebutuhan lain.

Kita harus menjadi pengawas. Jangan tunggu pemerintah berbuat sendiri. Minta papan informasi, rapikan data, dan laporan.

Transparansi adalah dasar kepercayaan. Tanpa itu, pengelolaan anggaran menjadi puzzle.

Cita-cita membangun Indonesia yang adil harus dimulai dari langkah kecil seperti ini. Semua orang punya hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dipakai.

Silakan laporkan jika ada proyek di sekitar Anda yang kurang transparan.

Setiap laporan bisa menjadi patokan untuk pemerintah.

Keteladanan masyarakat adalah kunci.

Setiap proyek harus jadi contoh, bukan penipuan.

Masa depan desa tergantung pada kita.

Dana rakyat bukan buatan pemerintah, tapi hasil kerja sama kita.

Jangan biarkan keterbatasan informasi menghalangi kemajuan.

Aduhkan transparansi, jangan سوى.

Baca juga Berita lainnya di News Page