Tentara Korut Ogah Dipulangkan di Ukraina, Pilih Menuju Korsel

Jakarta – Lebih dari satu tahun telah berlalu sejak pasukan Ukraina menangkap kedua penuntang Korea Utara di Kursk, Rusia. Namun situasinya hingga sekarang masih tidak jelas, sementara kelompok aktivis menilai pemerintah Korea Selatan tidak aktif dalam mendatangkan mereka ke desa-kota tersebut.

Kedua pria itu meminta untuk diperkirakan kembali ke Korea Utara. Kejadian ini bisa mengarah pada hukuman karena keputusan untuk menyelenggarakan diri hidup di area perang. Salah satu penuntang tersebut menyatakan pada surat kabar Korea Selatan: “Saya tidak akan terlindungi jika kembali. Orang lain yang ditangkap mungkin meledakkan diri. Saya gagal.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyoroti kasus ini. Laporan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara pada Februari menyebut bahwa Ukraina wajib mematuhi protokol internasional dan tidak mengembalikan penuntang perang ke wilayah di mana mereka berisiko terancam penyiksaan.

“Saya sangat terima kasih jika mereka menerima saya. Jika tidak, tidak ada hal yang bisa saya kerjakan,” ujar seorang penuntang, seperti disebut dalam lapangan media tersebut.

PBB juga menghormati klaim bahwa doktrin militer Korea Utara secara tegas larang tentara untuk menyerah. “Rezim memerintahkan untuk bunuh diri jika terangkap di Ukraina,” terang Kim Eujin, ex-penuntang yang melarikan diri dari Korea Utara pada dekade 1990-an.

“Kedua pria ini tidak ikut melaksanakan perintah itu, dan mereka tidak meninggal — meskipun mungkin mencoba,” tambahkannya. “Tapi kita tidak tahu bagaimana rezim akan merespons penuntang yang tidak menaati perintah bunuh diri, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya.”

Aktivis juga mengkhawatirkan hukuman yang bisa melibatkan keluarga. Doktrin Pyongyang mengajak bahwa “seorang pembelot membawa hukuman untuk tiga generasi.”

Petapetah anak-anak Northern Korea yang melarikan diri di America Serikat, Peter Oh dari Free Korean Association, menjelaskan bahwa penuntang mungkin menghadapi kerja paksa atau diklasifikasikan sebagai teroris jika kembali. “Kita takut akan dampak serupa pada keluarga mereka,” ujarnya.

Pemerintah Korea Selatan terima penuntang secara resmi, meskipun prosesnya terlambat. Pasal 3 konstitusi menyatakan bahwa warga Korea Utara tetap memiliki hak tinggal di Selatan. Namun, lebih dari satu tahun setelah penangkapan, pemerintah tidak mengambil langkah langsung.

Pemimpin Korea Selatan, Lee Jae Myung, mencoba memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Konstitusi juga menekankan “hubungan damai dengan Utara.” Oh dari organisasi pendukung penuntang mengkritik keterbantuan pemerintah. “Kami berharap mereka langsung menerima penuntang, bukan hanya berdebat,” katanya.

Ukraina mungkin dibayangkan untuk menyerahkan penuntang ke Rusia, tetapi Korea Utara belum memberikan komentar. Kim Eujin mengungkapkan bahwa tidak ada hukum internasional yang menghalangi penuntang untuk berkebangsaan ke Selatan. “Pemerintah Korea Selatan terlalu menyesal untuk membuat Kim Jong Un marah,” ujarnya.

Aktivis mengkritik ketidakberhasilan pemerintah. “Jika ini soal hak asasi manusia, mereka pasti sudah di sini,” tegasnya. “Seperti yang seolah-olah pemerintah mencari alasan untuk tidak membantu.”

Pembicaraan antara Seoul dan Kyiv masih terlambat. Korea Institute for National Unification menilai komunikasi langsung antara ketua negara penting untuk menyelesaikan masalah.

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris. Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih.

Pemungutan kedua penuntang ini memerlukan kerja sama internasional untuk menghindari penyakit atau hukuman di masa depan. Keberhasilan atau gagal dalam menyelesaikan kasus ini bisa menjadi ujian bagi kebijakan di semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page