Persentase Saham RI di Freeport Naik Menjadi 63% pada 2041

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persentase saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan naik hingga 63% pada tahun 2041. Sekarang kepemilikan negara mencapai 51%.

Penetapan ini diajukan setelah perpanjangan izin tambang Freeport di Washington, D.C. yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 18 Februari 2026 melalui Memorandum of Understanding (MOU). Dokumen ini disusun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi beserta perusahaan Freeport-McMoRan Inc.

Pemerintah akan mendapatkan tambahan 12% saham PTFI setelah persetujuan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diketahui setelah 2041.

“Dalam proses ini, divestasi 12% saham akan diberikan ke pemerintah daerah tanpa biaya akuisisi,”jelas Bahlil dalam rapatan pers officiil yang disampaikan melalui YouTube ESDM, Jumat (20/2/2026).

Hasil ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan lapangan kerja. “Keberlanjutan operasional di Timika, Papua, menjadi prioritas karena puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035,” menambahkan Bahlil.

Proyeksi produksi saat ini mencapai 3,2 juta ton konsentrat per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50-60 ton logam mulia.

Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, juga menekankan pentingnya perpanjangan izin untuk menjaga kontribusi bagi masyarakat Papua. “Dengan ini, negara dapat meraih pendapatan sekitar Rp90 triliun per tahun, sementara pemerintah daerah dapat mendapatkan Rp14 triliun,” kata Tony dalam keterangan tertulis kepada Thecuy.com, Kamis (19/2/2026).

Terbang tambahan 12% saham ini direncanakan diserahkan kepada pengelolaan daerah. Hal ini diharapkan bisa mendukung pembangunan infrastruktur atau program sosial di daerah hasil tambang.

Pemerintah berencana mempertahankan operasional PT Freeport hingga 2041 karena potensi pengembangan tambang di Papua tetap relevan. Analisis menunjukkan, produksi tambang di Timika mungkin tetap kompetitif selama dekade berikutnya dengan pengembangan teknologi pengolahan yang efisien.

Bagi masyarakat lokal, pembenaran ini menjadi solusi untuk menegakkan hak ekonomi. Beberapa studi menunjukkan, pengelolaan tambang yang berkelanjutan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar hingga 30% melalui program pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Dengan persentase saham yang lebih besar, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan hasil tambang untuk pembangunan infrastruktur kritis seperti jalan, listrik, atau sekolah di Papua. Proyek seperti ini bisa mengurangi ketergantungan ekonomi daerah pada kontribusi tambang saja.

Dari sisi lingkungan, penyesuaian operasional PT Freeport dengan regulasi ekologis yang lebih ketat diperkirakan bisa mengurangi dampak negatif terhadap lahan dan air. Ini menjadi keterangan penting bagi pemerintah yang ingin menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang mengelola sumber daya mineral dekat dengan standar global.

Tingkat kerentanan lapangan kerja di Papua juga bisa dinilai lebih optimal dengan persentase saham negara yang lebih tinggi. Banyak pekerja di PT Freeport berasal dari daerah terpencil. Penambahan dana dari pemerintah daerah bisa dipakai untuk pelatihan keahlian atau penyediaan fasilitas kesehatan, sehingga nilai produktivitas karyawan meningkat.

Pemerintah harus tetap mengamati keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi kebijakan ini bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola perusahaan tambang strategis.

Pemerintah berharap, dengan persentase saham 63%, dapat memaksimalkan kontribusi PT Freeport bukan hanya dalam bentuk keuangan, tetapi juga melalui inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini bisa menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjadi pemain utama di pasar tambang global.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page