Pemerintah Kota Tasikmalaya mempelajari bahwa kepuasan masyarakat mencapai 84,14 persen berdasarkan hasil survei digital. Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra mengunggali hasil ini melalui E-SKM. M Ali Andreas, dosen politik di Universitas Siliwangi, mengkritik transparansi penelitian ini.
Survei yang dirujukan tidak menjelaskan metodenya secara lengkap. Ali menyoroti pertanyaan penting: metode apa yang digunakan? Berapa sampel yang diambil? Data responden terdistribusikan ke mana? Dia menggambarkan risiko survey yang hanya berbasis narasi. Contohnya, jika survey dilakukan di lokasi pernikahan, hasilnya mudah tergambarkan sesuai ekspektasi. Namun, apakah itu ilmiah?
Ali memberikan contoh ekstrem: jika mahasiswa di klinik disuruh menjawab pertanyaan positif, hasilnya pasti tinggi. Namun, itu tidak berarti data itu valid. Ia menyarankan, survei harus transparan dengan daftar pertanyaan dan daftar responden. Metode Google Form yang sederhana bisa digunakan, tapi hanya jika diserapkan secara terbuka.
Menurut Ali, klaim kepuasan publik tergantung pada definisi kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu otoriter, humanis, atau berfokus pada kepuasan? Variabelnya harus jelas. Tanpa metode ilmiah yang transparan, klaim 84,14 persen ini bisa menjadi narasi yang tidak bisa dipercaya.
Survei ini dilaksanakan secara digital dengan penambahan kuesioner manual untuk warga yang tidak vertikal. Viman menganggap hasil ini sebagai indikasi awal program pemerintah. Namun, kritik Ali mengingatkan bahwa transparansi metodologi adalah kunci agar masyarakat percaya.
Pengujian keuangan atau kebijakan pemerintah harus berbasis data yang dapat diperiksa. Survey dengan metode yang tidak terbuka bisa memicu kesalahan interpretasi. Meski hasilnya terlihat positif, tanpa transparansi, klaim itu tidak bisa menjadi landasan kepercayaan publik sepenuhnya.
Kepuasan masyarakat bukanlah angka yang bisa diikat dengan narasi. Harus ada proses yang bisa diperiksa, data yang bisa ditangguhkan. Jika pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat, harus menunjukkan mekanisme yang transparan. Angka 84,14 persen bisa menjadi landmark, tapi hanya jika metode dan data diumumkan dengan jelas.
Transparansi dalam penyajian data publik adalah dasar kepercayaan. Survei yang tidak terang pada prosedurnya bisa menjadi sumber kesalahan. Pemerintah harus menjelaskan tidak hanya hasilnya, tetapi juga bagaimana data dihasilkan. Hasil yang terlihat positif tapi tidak bisa diperiksa, bisa menipu masyarakat.
Membangun kebijakan yang diterima masyarakat memerlukan lebih dari angka. Harus ada proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika kepuasan publik menjadi kualitas pengukuran, prosesnya juga harus menjadi kualitas. Data yang transparan adalah kunci agar masyarakat merasa terlibat, bukan hanya diteliti.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.