Bamsoet Mengajukan Strategi Competitive Intelligence untuk Mengupas Isu Reputasi BUMN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menekankan kebutuhan penguatan kompetensi competitive intelligence sebagai prioritas utama dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara. Di era digital yang pesat informasi, reputasi BUMN menjadi kunci mempertahankan keberlanjutan bisnis serta legitimasi sosial sebagai pengelola aset nasional.

“Reputasi BUMN mencerminkan kepercayaan rakyat, dan krisis di bidang ini bisa merusak kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi perusahaan,” ujar Soesatyo dalam sidang promosi doktor di Universitas Persada Indonesia. Krisis seperti dugaan korupsi di Pertamina, yang merugikan Rp 285 triliun, menjadi pelajaran bahwa krisis tata kelola langsung mempengaruhi citra perusahaan.

Soesatyo menekankan bahwa competitive intelligence bukan hanya tentang mengamati kompetitor. Untuk BUMN, sistem ini harus mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis sentimen publik, dan pengukuran komunikasi. Contohnya, survei PERHUMAS menunjukkan inovasi BUMN hanya 69% dibanding 75,5% di sektor swasta, menunjukkan kebutuhan perbaikan dalam membangun citra modern.

Transformasi digital BUMN juga harus disertai dengan strategi komunikasi yang responsif. Dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, opini publik bisa langsung memengaruhi citra korporasi. BUMN yang memanfaatkan analisis sentimen digital atau media monitoring lebih siap menghadapi ancaman reputasi.

“Competitive intelligence yang kuat bukan pilihan, melainkan keharusan untuk BUMN yang mengelola aset rakyat,” tegas Soesatyo. Sistem ini membantu mendeteksi masalah sejak dini, merancang respons berbasis data, dan mencegah berantakan informasi.

Sidang ini dihadiri oleh tokoh politik dan akademisi, termasuk mantan kepala Badan Intelijen Negara dan beberapa mantan kepala KPK.

BUMN harus investasi dalam kompetensi competitive intelligence yang berbasis data untuk menjaga reputasi, mengatasi risiko krisis, dan memperkuat legitimasi sebagai pelindung aset negara. Langkah ini bukan hanya untuk bisnis, melainkan untuk kepercayaan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan