Bantuan Bencana Komprehensif untuk Diaspora Aceh dengan Berlindung Bea Cukai

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Warga Aceh yang tinggal di Malaysia telah mengirimkan bantuan untuk sesama rakyat di Tanah Rencong setelah bencana banjir dan tanah longsor发生。 Namun, bantuan tersebut tertahan oleh izin dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Informasi ini dibagikan oleh Tito Karnavian, Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, dalam rapat di Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Tito meminta izin dari DPR untuk mengalirkan bantuan tersebut.

Kabar itu disebut, diawasi masyarakat Aceh di Malaysia yang berjumlah sekitar 500 ribu orang bekerja di negara tersebut. Mereka tidak hanya memberikan dana atau barang-barang, tetapi juga mengumpulkan makanan segera. Tito menjelaskan bantuan ini sudah terkirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, dan akan dikirim ke pelabuhan Lhokseumawe. Namun, pelabuhan tersebut masih tertahan karena Kemenkeu belum memberikan izin masuk.

Prabowo Subianto telah murni dengan pendanaan agar bantuan bisa diterima, selama tidak mengandung barang terlarang seperti narkoba atau senjata. Purbaya Yudhi Sadewa, Mentri Koordinator Keuangan, juga memastikan bantuan akan dilepaskan jika ada keterangan dari BNPB. Tito menegaskan koordinasi sudah dilakukan dengan BNPB, dan penerimaan akan dilakukan oleh agen tersebut.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pengaturannya segera. Dia meluangkan detail tentang konten bantuan: 3.000 liter minyak goreng (Rp 1 miliar), gula pasir Rp 50 juta, air mineral Rp 672 juta, dan lainnya. Tito menjelaskan kebutuhan izin teknis dari Mindang untuk minyak dan gula. Mantan Menteri Andi Amran Sulaiman mengingatkan batas ekspor minyak goreng, sehingga pengiriman perlu dipertimbangkan.

Dasco menilai pengiriman ini bersifat sebagaimana dimungkinkan, begitu hanya sekali. Ia meminta Mensesneg dan Mentan berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mempercepat proses. Tunangan ini dianggap tidak ganggu karena jumlahnya terbatas, dan diperkirakan bisa diberikan dispensasi.

Pemerintah harus tetap peduli pada kebijakan keluar masuk, terutama untuk barang sensitif. Namun, dalam kasus ini, harapan ada solusi cepat agar bantuan bisa tiba di kebutuhan masyarakat. Kesederhanaan dalam komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar bantuan humanitari bisa berjalan lancar.

Pendukungnya harus terus mempertahankan kesadaran akan peran diaspora dalam mengembangkan keberlanjutan. Kita tidak boleh mengabaikan penundaan yang terjadi, karena ini bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menghadapi bencana. Solidaritas antarkomunitas harus tetap terkuat, terutama saat masa penyembuhan.

Bantuan tidak hanya berupa dana atau barang, tetapi juga percaya dan kesadaran akan kebutuhan sesama. Semoga proses ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama lintas negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan