Jakarta – Ketika muncul wacana mengganti atap rumah dari seng ke genteng, masyarakat sering menganggap ini sebagai masalah teknis kecil. Namun, isu ini sebenarnya menyentuh aspek kebijakan yang lebih kompleks. Gerakan “gentengisasi” yang dipromosikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 2 Februari 2026, segera menjadi topik diskusi publik karena relevansi dengan pengalaman sehari-hari orang.
Awalnya, konsep ini terlihat sederhana: mengganti atap logam dengan genteng tanah liat. Namun, di balik itu, ini bisa menjadi solusi untuk beberapa isu utama. Pertama, meningkatkan kenyamanan hunian terutama di wilayah panas dan lembab. Kedua, mendorong produksi dan distribusi genteng oleh koperasi lokal. Ketiga, mengejar kualitas lingkungan melalui estetika ruang yang rapi.
Kebijakan ini juga dikaitkan dengan penggunaan fly ash sebagai bahan campuran, yang mengurangi limbah industri. Secara praktis, genteng tanah liat memiliki keunggulan termal yang lebih stabil dibanding logam, sehingga bisa mengurangi kebutuhan pendingin dan listrik tanpa klaim penghematan spesifik. Hal ini membuat program ini terkesan langsung pada masyarakat.
Pariwisata juga menjadi patokan penting. Lingkungan permukiman yang bersih dan rapi memberikan gambaran positif tentang kualitas destinasi wisata. Pemerintah menyatakan anggaran untuk program ini sudah siap, tetapi pertanyaan besar tetap ada: apakah ini prioritas yang tepat dibandingkan isu seperti air bersih atau pendanaan perumahan?
Data menunjukkan sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Angka ini menunjukkan bahwa masalah perumahan bukan sekadar tentang kualitas atap, melainkan juga akses hunian. Maka, gentengisasi bisa menjadi bagian dari strategi perumahan besar, bukan sekadar perbaikan simbolis.
Implikasi teknis tidak boleh diabaikan. Genteng lebih berat dan memerlukan pengawasan mutu untuk menghindari risiko, terutama di daerah genteng. Tanpa standar teknis jelas, program ini bisa menjadi distribusi material tanpa manfaat jangka panjang.
Bagi saya, gentengisasi adalah simbol kehadiran negara dalam hal kecil yang langsung terasa masyarakat. Namun, pembiayaan melalui APBN harus tetap mengikuti prinsip keuangan yang bijak: hanya dilaksanakan jika manfaatnya bisa diukur, targetnya jelas, dan tidak menggosok anggaran dari sektor yang lebih urgent.
Diskusi tentang ini tidak perlu terbatas pada persetujuan atau penolakan. Yang penting adalah memastikan kebijakan ini dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan nasional yang rasional. Dukungan terhadap program ini tetap memungkinkan selama memenuhi prinsip akuntabilitas berbasis hasil, memiliki indikator kinerja, serta menunjukkan manfaat tambahan dibandingkan alternatif lain.
Pendekatan ini bukan resistensi, melainkan upaya menjaga intervensi negara memberikan nilai yang seimbang dengan dana publik yang dimanfaatkan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.