Menlu AS: PBB Tidak Mampu Atasi Perang di Gaza

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menganggap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berarti dalam menyelesaikan konflik global terkini. Ia menyatakan bahwa lembaga ini tak memiliki kemampuan mendasar untuk menatasi perenggan, seperti perang di Gaza, Palestina.

Rubio mengungkapkan pendapat ini saat Konferensi Keamanan Munich pada 14 Februari 2026, seperti dilansir AFP. Ia menekankan bahwa PBB hampir tak berperan dalam penyelesaian konflik, bahkan dalam situasi paling mendesak. Secara spesifik, dia menjelaskan bahwa PBB tidak mampu mengatasi kekacauan di Gaza.

Meski PBB dilihat memiliki potensi untuk menjadi alat kebaikan, Rubio mengkritik ketimpangan politik dan kelemahan dalam pemberantasan kekacauan. Dia mengajak reformasi mendalam pada struktur lembaga global agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia.

Data terkini menunjukkan bahwa kebijakan politik dari negara seperti AS mempengaruhi bentuk intervensi PBB. Contohnya, ketegangan antarparti di AS sering memadamkan komitmen untuk mendukung reformasi di PBB. Selain itu, konflik seperti di Gaza terus berlangsung karena tidak ada kesepakatan kuat untuk memaksa stoppage pertempuran.

Studi kasus dari konflik di Sudan atau Myanmar menunjukkan bahwa PBB sering lebih fokus pada dokumentasi daripada tindakan real. Hal ini mengakui batasnya sebagai lembaga yang tidak memiliki kekuatan militar atau ekonomi yang kuat.

PBB tetap menjadi simbol diplomasi, tetapi praktisnya tergantung pada kemitraan negara anggota. Seperti yang dikatakan Rubio, tanpa kerja sama yang konkret, PBB hanya menjadi sarana diskusi tanpa hasil nyata.

Meskipun ada kritik terhadap PBB, koperasi internasional tetap menjadi elemen vital dalam mencegah konflik. Kita harus mengembangkan mekanisme yang lebih efisien, seperti mekanisme lokal yang lebih dekat dengan masyarakat berkeluh kesah, untuk menciptakan solusi yang mematuhi. Teknologi juga bisa digunakan untuk memantau konflik real-time dan mendorong respons cepat dari pemerintah.
PBB tetap merupakan lembaga yang diundang untuk menjadi simpul dialog antarnegara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kooperasi dari negara anggota. Beberapa negara mungkin lebih fokus pada kepentingan lokal, sehingga membatasi kontribusi PBB dalam konflik global.

Contohnya, dalam konflik di Gaza, beberapa negara dengan hubungan politik yang tidak harmonis dengan AS mungkin tidak berwira mengedepankan kerja sama melalui PBB. Hal ini membuat PBB sulit berfungsi sebagai alat yang neutral dan efektif. Selain itu, proses pemutuskan dalam PBB sering lama, sehingga konflik tetap berlangsung.

Teknologi seperti data real-time dan analisis prediktif bisa menjadi solusi alternatif. Dengan memanfaatkan informasi akurat, pemerintah bisa memprioritaskan_area intervensi yang lebih strategis. Misalnya, pemblokiran arus barang ke wilayah yang terkonflik bisa mempercepat penundaan pertempuran.

PBB juga perlu mengembangkan program pelatihan untuk anggota yang lebih mampu berintervensi praktis. Banyak diplomatik mungkin tidak memiliki pengalaman langsung dalam pengawasan konflik, sehingga responnya kurang optimal. Pelatihan yang fokus pada manajemen kekacauan bisa meningkatkan kapasitas mereka.

Kebijakan nasional juga memainkan peran krusial. Negara yang memiliki kebijakan yang konsisten dalam mendukung keterikatan internasional dapat menjadi pelopor reformasi PBB. Seperti yang dikatakan Rubio, tanpa reformasi struktural, PBB akan tetap menjadi alat yang tak bisa memberikan solusi berkelanjutan.

Meskipun PBB menghadapi batasannya, kita tidak boleh mengabaikan peran simbolisnya sebagai lembaga yang menegaskan nilai-nilai perdamaian. Dapatkah kita melihat PBB bukan sebagai solusi mutlak, tetapi sebagai penerus yang bisa dioptimalkan melalui inovasi dan kerja sama yang lebih inklusif?

Baca juga Berita lainnya di News Page