Fenomena Miras Oplosan, yang disebut Gunung Es, sedang direvisi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Komisi IV DPRD Tasikmalaya bertemu dengan Tasik Government Watch (TGW) di ruang perpustakaan DPRD pada Jumat (13/02/2026). Diskusi fokus pada penyebaran minuman alkohol dan obat-obatan yang berbahaya di wilayah provinsi. KemenanganTGW mengungkapkan ketimpangan signifikan dalam distribusi produk ilegal, yang telah merusak kesehatan masyarakat, termasuk kecelakaan di Kecamatan Sukaresik beberapa bulan lalu.

Dalam rapat, TGW mengajukan dukungan untuk memperkuat pengawasan pemerintah daerah. Mereka menyoroti kasus peredaran miras oplosan yang secara terus-menerus mempengaruhi komunitas. Ketua Komisi IV, Asep Saepulloh ST, mengakui ketimpangan ini sempit, menggambarkan permasalahan seperti “gunung es” yang melapang di seluruh kabupaten. Mereka menegas dua langkah utama: evaluasi efektivitas regulasi pereda miras terbaru dan peninjauan Perda Nomor 5 Tahun 2005 agar sesuai dengan realitas saat ini.

Asep juga memperkenalkan rencana kerja sama dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk memantau program preventif. Perubahan Perda menjadi prioritas, terutama setelah keluar Undang-Undang Kesehatan 2024. “Regulasi harus mampu diwujudkan melalui pijakan hukum yang lebih kuat,” kata Asep.

Teni Ramdhani, penanam TGW, menekankan kebutuhan untuk memperbarui kebijakan terkait distribusi obat-obatan. Mereka mengajukan penelitian baru yang menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan obat seperti saledril atau alkohol 70% campuran minuman energis. “DPRD harus segera memperkuat rangka hukum berdasarkan penelitian terkini,” minta Teni.

Data terkini menunjukkan perpukulan penyalahgunaan miras meningkat 25% di Tasikmalaya dalam satu tahun terakhir. Studi kasus di Sukaresik menunjukkan bahwa majoritas korban adalah remaja yang mencari obat-obatan murah. Infografis yang dapat disajikan akan memperkuat argumen ini dengan visualisasi tren penyebaran.

Langkah segera diperlukan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye pendidikan yang interaktif bisa menjadi solusi untuk mencegah kecurangan. Dengan kebijakan yang lebih presisi dan komunitas yang lebih informasi, Tasikmalaya bisa menjadi daftar sukses dalam menghadapi ancaman kesehatan publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan