Ekspor Timah Bakal Dilarang

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan pembatasan ekspor timah. Langkah ini merupakan penyesuaian dari kebijakan tahun sebelumnya yang melarang pengiriman bauksit ke luar negeri. Mantan menteri ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai mineral melalui pengolahan di dalam negeri.

Bahlil Lahadalia, dalam rapatan Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, menekankan bahwa ekspor bahan mentah tidak lagi diperbolehkan. Ia mengajukan pemberdayaan bagi pengusaha untuk membangun fasilitas hierisasi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai ekonomi mineral sebelum keluar negeri. “Negeri ini telah dialami Belanda selama 350 tahun hanya untuk mengambil rempah-rempah. Sekarang kita merdeka, jangan sampai masih keluar dengan barang mentah,” katanya dengan rasa penyesal.

Perlu dicatat, Bahlil merujuk pada ketidakpastian ekonomi masa lalu. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan cuma tentang timah, tetapi juga tentang pengalaman belajar dari kesalahan sebelumnya. “Jangan kita mengulangi kesalahan yang mengorbankan sumber daya,” ujarnya.

Mengapa ekspor mineral mentah dianggap berbahaya? Menurut ahli, praktik ini mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Contohnya, timah mentah bisa dinilai hanya Rp 100 juta, sedangkan setelah dialahi menjadi produk elektronik, nilai bisa mencapai Rp 1 miliar. Proses hierisasi di dalam negeri juga mendukung perekonomian lokal.

Data terbaru menunjukkan bahwa negara seperti Brazil berhasil meningkatkan pendapatan melalui hierisasi bijih niobium. Indonesia bisa menjadi contoh jika fokusnya pada inovasi teknologi. Contoh sukses adalah perusahaan di Kalimantan yang mengolah timah menjadi komponen untuk industri otomotif.

Pemerintah juga mengajukan dukungan berupa subsidi untuk fasilitas hierisasi. Keanggotaan ini diharapkan menarik investasi dari tokoh-nilikas atau perusahaan swasta. Bahan mentah seperti timah dan bauksit merupakan sumber daya strategis yang perlu dioptimalkan.

Bahlil mengundang masyarakat untuk menyelenggarakan inisiatif. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan cuma tentang kedaulatan politik, tetapi juga kedaulatan ekonomi. “Bangun investasi hierisasi, bukan hanya untuk ekspor, tapi untuk memulihkan kehidupan kita,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, kredensial pendidikan di bidang pertambangan dan material science diperlukan. Karyawan yang terlatih akan mendukung pengembangan teknologi hierisasi. Ini juga bisa menjadi jalur karir baru bagi remaja.

Bagi perusahaan, kebijakan ini menuntut kolaborasi dengan pemerintah. Proses hierisasi perlu disertai dengan standar kualitas tinggi. Ini juga bisa menurunkan ketergantungan pada impor mineral.

Perlu diperhatikan, ketidakpastian global pada harga mineral dapat disukai dengan hierisasi lokal. Jika harga timah mentah turun, produk terproses tetap memiliki nilai yang stabil. Strategi ini mengurangi risiko ekonomi.

Bahlil mengajukan pantulan untuk kewenangan nasional. Ia menekankan bahwa sumber daya alam harus diolah dengan bijak. “Jangan sampai negara kaya sumber daya tapi kena ketergantungan eksternal,” katanya.

Dengan kebijakan ini, Indonesia bisa menjadi pusat pengolahan mineral di Asia Tenggara. Potensi ini bisa menarik minat investor internasional. Lebih dari itu, ini menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menurut riset terbaru, negara ASEAN yang mengadopsi hierisasi mineral mengalami penurunan 30% pada emisi karbon. Indonesia bisa mendapatkan manfaat serupa jika fokus pada teknologi hijau.

Sebagai harapan, pemerintah mengajukan regulasi yang mendukung hierisasi. Ini bisa menjadi peluang bagi startup di bidang material science. Kolaborasi dengan universitas juga penting untuk riset terapan.

Tentu saja, tantangan tetap ada. Biaya investasi awal untuk fasilitas hierisasi masih mahal. Namun, Bahlil berharap dengan dukungan pemerintah, biaya akan berkurang.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah: pemerintah berusaha menarik nilai mineral kembali ke dalam negeri melalui hierisasi. Langkah ini tidak cuma tentang profit, tetapi juga tentang kedaulatan ekonomi. Semua pihak perlu kerja sama untuk menjalankan ini.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page