Salah Limbah Diduga dari Dapur MBG di Taraju, Wabup Tasikmalaya Minta Pemberantasan MBG Diperizin

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Setiap dapur yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya dipaksa memiliki sertifikat kesehatan dan kebersihan. Penyertifikasian ini bertujuan untuk menjaga keamanan makanan serta mengelola limbah dengan cara yang tidak melukai lingkungan. Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi menyoroti bahwa sertifikat SLHS menjadi ciri utama kualitas dapur, baik dalam aspek kebersihan maupun pengelolaan sampah.

Dinas Kesehatan (Dinkes) diperuntukkan sebagai pihak utama untuk memberikan sertifikat. Namun, Asep meminta proses verifikasi harus dilakukan secara langsung di lapangan, bukan hanya melalui dokumen. “Dinkes wajib memeriksa kondisi nyata dapur dan sistem pengelolaan limbahnya sebelum memberikan sertifikat,” kata ia.

Penawaran MBG tidak hanya perlu tawaran makanan berkualitas, tetapi juga harus didukung oleh pengawasan teratur. Badan Gizi Nasional (BGN) dan satuan tugas (satgas) diperintahkan untuk melakukan pemantauan rutin. Penilaian harus mencakup semua elemen, mulai dari izin operasi, standar kebersihan, hingga pengaruh lingkungan. Asep menekankan, program nasional ini harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh dari semua pihak.

Masyarakat di Kecamatan Taraju mengalami kekhawatiran setelah video viral menunjukkan limbah dari dapur MBG memasuki saluran air. Rekaman 23 detik itu mencatat air yang berubah menjadi keruh dan berbau menyengat. Warga mendengar aroma tidak menyenangkan yang merusak aktivitas sehari-hari.

Pihak kecamatan bersama instansi terkait segera melakukan pemeriksaan di lokasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi sumber pencemaran serta memastikan pengelolaan limbah dapur MBG sesuai standar. Video tersebut telah memicu perhatian masyarakat dan menjadi pengingat penting bagi dapur MBG untuk mempertahankan kebersihan.

Program MBG ini menjadi solusi penting untuk mendukung nutrisi masyarakat. Namun, eksistensi sertifikat SLHS dan pengawasan yang ketat menjadi kunci suksesnya. Tanpa regulasi yang ketat, risiko pencemaran lingkungan dan kualitas makanan berkurang. Asep menyarankan, implementasi kebijakan ini harus dilengkapi dengan kesadaran masyarakat untuk memastikan program berjalan lancar.

Penyaluran MBG tidak hanya menguntungkan bagi warga, tetapi juga menjadi tugas bersama. Dapur wajib tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga menjaga lingkungan sekitar. Penyerangan limbah yang tidak teratur bisa menimbulkan masalah besar, seperti yang terjadi di Taraju. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk verifikasi yang lebih ketat sebelum memberikan sertifikat.

Kebijakan ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran warga tentang kebersihan. Dapur MBG harus menjadi contoh baik dalam pengelolaan sampah. Jika diterapkan dengan serius, program ini bisa menjadi referensi untuk wilayah lain dalam membangun kebersihan pangan.

Setiap dapur MBG harus berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sertifikat SLHS bukan sekadar administrasi, tetapi simbol kepercayaan bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dapur, dan masyarakat menjadi kunci agar program ini dapat menjamin kualitas makanan serta lingkungan yang bersih.

Implementasi kebijakan ini memerlukan kelembapan dari semua pihak. Dapet, dapur, dan masyarakat harus berkebalikan untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Tanpa itu, risiko pencemaran lingkungan dan kualitas makanan bisa meningkat. Asep menyarankan, evaluasi rutin dan komunikasi transparan menjadi langkah penting untuk menjaga kearifan program ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan