Sesar Lembang: Menelusuri Alternatif dari Fatalisme ke Pendekatan Keselamatan Terintegral

Jakarta – Informasi terkini BMKG dan BRIN pada awal 2026 menunjukkan fakta yang jelas dan mencatat. Aktivitas gempa kecil di area Cimeta sepanjang 2025 serta peningkatan permukaan Gunung Batu hingga 40 sentimeter menjadi bukti fisik yang terukir. Lempeng bumi di utara Bandung bergerak secara terus-menerus dengan kecepatan 3 hingga 5 milimeter per tahun.

Namun, reaksi masyarakat dan pemerintah terhadap data ini menunjukkan masalah sosial yang mendesak. Kita sedang menghadapi krisis literasi bencana dan kejujuran nalar. Masyarakat sering terjebak dalam budaya fatalisme yang parah. Narasi yang muncul di warung kopi hingga ruang rapat pemerintah sering mempermudah ancaman geologis menjadi masalah nasib.

Sikap pasrah ini sangat berbahaya. Fatalisme membuat data ilmiah dianggap sebagai angin lalu atau gangguan terhadap kenyamanan. Padahal Sesar Lembang bekerja sesuai hukum fisika yang pasti. Patahan ini tidak berjalan berdasarkan keberuntungan atau doa tanpa tindakan mitigasi.

Tantangan terbesar mitigasi di Bandung Raya saat ini bukan tentang memprediksi waktunya gempa. Riset sudah memberikan rentang waktu. Tantangannya adalah mengubah cara berpikir 2,7 juta warga yang merasa aman dalam ketidaktahuan.

Siklus gempa 170 hingga 670 tahun membuat memori kolektif masyarakat hilang total. Gempa besar terakhir tercatat terjadi di abad ke-15. Jarak waktu lama menciptakan bias kognitif yang parah. Warga merasa karena bencana tidak terjadi hari ini atau kemarin maka bencana tidak akan terjadi selamanya.

Pemahaman publik tentang karakteristik gempa masih sangat tidak jelas. Banyak warga meremehkan potensi Magnitudo 6,8 hingga 7,0 karena membandingkannya dengan gempa Aceh atau Jepang yang lebih besar. Logika ini sangat berbahaya. Peneliti BRIN terus menekankan bahwa kunci kekacauan Sesar Lembang ada pada kedalamannya yang sangat dangkal.

Gempa dangkal tidak membutuhkan magnitudo besar untuk meruntuhkan kota. Sumber gempa yang dekat permukaan membuat energi hantamannya sangat destruktif. Masyarakat di Cimahi yang terancam amplifikasi guncangan dan warga Gedebage di zona likuefaksi perlu memahami prinsip fisika sederhana ini.

Bahaya gempa tidak selalu berbanding lurus dengan skala Richter. Faktor seperti struktur tanah dan kedalaman sumber sangat penting. Mengabaikan keduanya adalah bentuk bunuh diri massal yang tidak disadari.

Masalah sosiologis ini dipengaruhi oleh penyangkalan ekonomi dan politik. Ada ketakutan bahwa membicarakan potensi bencana akan menakuti investor atau menghentikan pariwisata Lembang. Pola pikir ini justru memperparah ekonomi. Pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata terus dilaksanakan di zona merah tanpa mempertimbangkan peta risiko.

Kita harus berani menyatakan bahwa ekonomi yang dibangun di atas kerentanan bencana adalah ekonomi yang rapuh. Kehancuran infrastruktur akibat gempa akan menghapus keuntungan puluhan tahun dalam hitungan detik. Lihatlah Palu. Kota tersebut lumpuh total karena tata ruangnya mengabaikan peringatan sains. Bandung sedang berjalan menuju jurang yang sama jika kita membiarkan hunian dan bisnis tumbuh di zona terlarang 100-150 meter dari garis patahan.

Mitigasi Sesar Lembang harus dimulai dengan revolusi nalar dan budaya. Pendekatan teknis seperti jalur evakuasi tidak akan berguna jika masyarakat masih berpikir mistis. Kita harus berhenti menidurkan masyarakat dengan kalimat penenang palsu.

Langkah pertama adalah integrasi kurikulum kebencanaan berbasis data lokal. Siswa di Bandung Raya tidak boleh hanya menghafal teori gempa. Mereka harus memahami posisi sekolah dan rumah mereka terhadap jalur sesar. Pengetahuan ini harus aplikatif. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang membawa data sains ke keluarga.

Langkah kedua adalah penerjemahan data sains menjadi bahasa yang membumi. Istilah teknis seperti amplifikasi atau likuefaksi harus disederhanakan agar dipahami oleh pedagang, supir, dan ibu rumah tangga.

Peringatan dini BMKG tentang aktivitas mikrotremor harus sampai ke grup percakapan warga dengan narasi yang mendorong kewaspadaan rasional. Informasi harus transparan. Menutup data demi menjaga ketenangan adalah kejahatan publik.

Langkah ketiga adalah menjadikan standar bangunan tahan gempa sebagai gaya hidup. Memiliki rumah dengan struktur beton bertulang yang kuat harus menjadi kebanggaan, seperti mendahului mobil mewah.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi bangunan lolos sertifikasi. Sebaliknya, bangunan komersial yang tidak lolos audit harus diberi sanksi sosial dan administratif.

Menghadapi Sesar Lembang membutuhkan lebih dari alat deteksi canggih atau anggaran besar. Kita membutuhkan masyarakat yang rasional dan berdaya. Warga harus mampu membaca tanda alam seperti kenaikan Gunung Batu dan meresponsnya dengan persiapan matang.

Kita harus memilih antara bersiap dengan akal sehat atau pasrah menunggu menjadi korban karena ketidaktahuan.

Randi Syafutra. Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page