Mantan Hacker Datangi DPRD Kota Tasikmalaya dengan Radar Digital untuk Awasi Potensi Korupsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Ruang audiens di DPRD Kota Tasikmalaya mengkilirkan sensasi forensik digital, bukan karena alat elektronik, melainkan karena pengunjungnya memiliki latar belakang eksklusif dalam dunia penelusuran digital.

AMPPI, melalui organisasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Indonesia, mengadakan diskusi dengan DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini menarik perhatian karena dipimpin oleh Rayen, ketua AMPPI, yang secara transparan mengungkapkan pengalaman pasalnya sebagai praktisi keamanan siber dan pendamping Aparat Penegak Hukum dalam menyelidiki kasus korupsi nasional.

Audiensi ini mengumpulin perwakilan anggota dewan dari berbagai komisi. AMPPI memasuki ruang rapat dengan dua tujuan utama: menyampaikan kebutuhan masyarakat serta menawarkan kolaborasi dalam memperkuat pengawasan publik terhadap sistem pemerintahan daerah, terutama soal transparansi, pengelolaan anggaran, dan penanganan ketidakadilan kekuasaan.

Rayen mengajak dengan suasana langsung bahwa pengalamannya di bidang keamanan siber mengubah persepsinya terhadap korupsi modern. “Korupsi sekarang tak lagi mudah dilihat. Ia bersembunyi di data, komunikasi digital, atau sistem otomatisasi. Jika pengawasan masih dilakukan secara manual, banyak hal pasti tertinggal,” ujarnya di tengah hadapan wawancara dengan anggota dewan.

Dari latar belakangnya yang sering disebut “main di balik layar” di Jakarta, Rayen mengakui membantu APH dalam menyelidiki jejak digital untuk mengungkapkan tindakan korupsi besar. “Saya tidak datang untuk menuntut kesalahan, melainkan membagikan pengalaman. Di Jakarta, saya sering membuka data, analisis pola, lalu menyelidikannya ke pihak berwenang. Prosesnyaveda, tapi hasilnya berdampak,” katanya dengan penekanan.

Kehadirannya di Tasikmalaya tidak disatukan dengan kepentingan politik praktis, melainkan panggilan moral sebagai putra daerah. Rayen menekankan kebutuhan daerah untuk mengembangkan pengawasan sosial yang lebih responsif terhadap teknologi, terutama saat penggunaan sistem digital semakin luas dalam pelayanan publik dan anggaran.

“Celah digital yang tidak dirawat dapat menjadi penyebab daerah tertinggal, bukan karena kekurangan anggaran, tapi kekurangan pengawasan yang efektif,” kata Rayen dengan nada serius. AMPPI juga mengajak DPRD Tasikmalaya untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan, agar proses lebih inklusif dan transparan.

Penutup auditensinya, Rayen mengingatkan bahwa pengalaman teknis dalam dunia digital adalah aset berharga untuk memantau potensi penyimpangan. “Korupsi digital membutuhkan pengawasan digital,” ia menyoroti, dengan harap pengalaman praktis ini dapat menjadi landasan untuk reformasi yang berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan