KPK Sita Duit Tersangka Kasus Sengketa Tanah, Rp 850 Juta, Ketua PN Depok

KPK telah menegakkan lima individu sebagai tersangka dalam kasus penyitaan duit Rp 850 juta. Anggota tersebut termasuk Kepala Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Kepala PN Depok Bambang Setyawan. Penyalahgunaan duit tersebut terkait pengurusan sengketa lahan PT Karabha Digdaya (KD) dengan masyarakat. Tim KPK juga mengamankan uang tunai dalam tas ransel hitam sebesar Rp 850 juta dari Yohansyah Maruanaya (YOH) serta dokumen elektronik yang relevan.

Penanganan kekorupan ini mencerminkan tren baru pelaku tindak pidana yang meratakan dana kejahatan dalam bentuk fisik. Sebagai contoh, YOH menyimpan uang dalam tas ransel, berbeda dengan metode sebelumnya seperti menggunakan kardus. Praktik ini menunjukkan adaptasi penipu dalam menyesembunyikan kekerasan kekerapannya.

Pembentingan di kasus ini mengandung gambaran tentang dinamika kekuasaan. YON, sebagai Jurusita PN Depok, dituntut oleh EKA dan BBG untuk meminta biaya Rp 1 miliar untuk mempercepat eksekusi pengosongan lahan. Namun, KD menegaskan tidak setuju dengan nilai tersebut. Setelah negosiasi, biaya berkurang menjadi Rp 850 juta. Proses ini menggambarkan cara pelaku korupsi mengatur konflik melalui komunikasi strategis antara pihak berwenang.

Kasus ini juga menyoroti peran infrastructure dalam pengurusan kekorupan. Sengketa lahan 6.500 meter persegi di Tapos, Depok, menjadi bahan utama foros korupsi. Pemintaan eksekusi yang dimulakan PT KD pada Januari 2025 kemudian dipertanggungjawabkan oleh pengadilan hingga Februari 2025. Sementara itu, warga yang berkeluhan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan.

Menurut Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK, YON menjadi “satu pintu” yang menyelaraskan kebutuhan PT KD dengan PN Depok. Penyesuaian biaya ini menunjukkan cara pelaku korupsi menggunakan jaringan institusional untuk memastikan kepatuhan. Hal ini berpotensi menjadi pola yang perlu diperhatikan dalam pengawasan antikorupsi.

Dampak kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk memperkuat mekanisme pengawasan. KPK telah menunjukkan keberhasilan dalam menangkap pelaku dengan konsep operasi tangkap tangan (OTT). Namun, penurunan biaya dari Rp 1 miliar menjadi Rp 850 juta mengungkapkan pendekatan pelaku korupsi yang fleksibel. Ini meminta revisi penegakan hukum agar lebih ketat terhadap penyalahgunaan duit negara, terutama dalam kasus sengketa land.

Pemberitaan ini juga mengingatkan bahwa kekorupan tidak selalu melibatkan uang besar, tetapi juga manipulasi prosedur. YOH dan YOL mengelola konflik melalui dialog yang terstruktur, sementara PT KD mencoba memenuhi persyaratan eksekusi. Model ini bisa menjadi studi kasus tentang cara kekorupan bergerak dalam sistem formal.

Untuk mencegah hal ini, penekanan pada transparansi dalam proses pengadilan diperlukan. Pengadilan harus lebih konsisten dalam menerima permintaan eksekusi tanpa kelewatan. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pihak berwenang seperti Penyandang Umum atau Korporasi harus lebih ketat. Teknologi juga bisa membantu dalam memantau transaksi uang dan dokumen penting untuk mencegah penyimpangan.

Hal ini menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap proses hukum dan pemerintahan. Ketika ada sengketa, penting memastikan bahwa pihak berwenang tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Konsistensi dalam pengadilan dan penegakan hukum adalah kunci untuk mencegah kekorupan seperti ini.

Kasus ini juga mengajak penelitian lebih mendalam tentang dinamika kekerasan kekeratan dalam pengurusan sengketa land. Bagian masyarakat, terutama warga, bisa menjadi pemantau aktif terhadap masalah ini. Keterlibatan mereka dalam pengadilan atau pengaduan langsung dapat menjadi ciri khas untuk melindungi hak atas tanah.

Masa depan pengawasan antikorupsi memerlukan inovasi. Penggunaan big data atau AI untuk mendeteksi pola korupsi menjadi solusi potensial. Hal ini bisa membantu dalam mencegah penyalahgunaan duit atau manipulasi prosedur. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga privasi juga menjadi kunci dalam memastikan proses hukum berjalan rapi.

Baca juga Berita lainnya di News Page