Mengungkap Kinerja Mahasiswa DLH di Kota Banjar

Banyak rakyat dari Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma PP) di Banjar City, bersama GMNI, mengunjungi DPRD Kota Banjar pada Rabu (4/2/2026). Mereka menyampaikan kritik terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta kurangnya pengawasan DPRD terkait pengelolaan sampah yang tidak terkontrol.

“Fakta yang terungkap menunjukkan kekurangan keselamatan dalam penggunaan dana anggaran untuk perawatan sarana kebersihan di DLH,” kata Irwan Herwanto, Kepala Sapma PP. “Transparansi dalam pengalokasian dana masih tidak jelas hingga saat ini.”

Pihak Sapma mengungkapkan ketidaktransparansi dalam pengelolaan anggaran pengelolaan sampah, termasuk tumpang tindih antara biaya operasi dan biaya perawatan. Data menunjukkan efisiensi pengurangan sampah hanya mencapai 20,28%, sementara target penanganan hanya 21,63% pada 2024.

“Anggaran yang terbatas tidak boleh menjadi alasan untuk mematuhi standar layanan,” tegas Irwan. “Sapma akan memantau kinerja setiap rupiah. Jika tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat, masyarakat akan melanjutkan perjuangan untuk memaksa transparansi.”

CEO Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyetujui kondisi sarana DLH masih memerlukan penanganan serius. Kesepakatan dalam pertemuan tersebut mengacu pada penyesuaian anggaran di tahun 2026 untuk memperbaiki kekurangan.

Pemuda dan rakyat mengawasi pelaksanaan tawaran anggaran itu. Keberhasilan memerlukan kerja sama sadar dan pengawasan ketat. Krisis lingkungan di kota ini bukanlah masalah yang bisa diabaikan.

Transparansi dan keanggotaan publik dalam pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Tanpa inisiatif yang konkret, masalah ini akan terus mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat.
Transparansi dalam pengelolaan sampah menjadi isu kritis yang memerlukan respons otonom dari pemerintah. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Banjar City tetap menjadi sorotan masyarakat karena kurangnya efisiensi pengelolaan limbah dan alokasi anggaran. Data menunjukkan bahwa pengurangan sampah hanya mencapai 20,28% dengan target penanganan 21,63%, yang jauh memicu kekhawatiran masyarakat.

Kritik terhadapDLH tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga ketidaktransparansi dalam penggunaan dana publik. Sapma PP Banjar mengkritik karena tidak ada informasi jelas seputar distribusi anggaran pengelolaan sampah. Hal ini menempatkan masyarakat dalam ketidakpastian apakah dana yang dikumpul akan digunakan secara optimal.

“Kami tidak ingin justru menunggu janji tertulis,” ujar Irwan Herwanto. “Pemantauan langsung dari Sapma akan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dipakai sesuai tujuannya.” Pesan ini menekankan kebutuhan akuntabilitas publik yang sebenarnya, bukan hanya persyaratan formal.

Kebijakan pengawasan ketat dari DPRD Banjar juga menjadi kunci. Irwan meminta pengawasan yang lebih intensif terhadap anggaran perawatan sarana kebersihan. Tanpa inisiatif serius, praktik yang asal-asalan akan terus berlangsung.

Penanganan sampah yang efektif tidak hanya bergerak pada infrastruktur, tetapi juga pada kebijakan dan transparansi. Masyarakat Banjar meminta solusi yang sebenarnya, bukan hanya pernyataan.

Pembangunan kota yang mandiri tidak bisa terpisahkan dari kualitas lingkungan. Solusi sampah menjadi simbol keteguhan pengelolaan sumber daya.

Protestasi ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan publik harus bersifat responsif terhadap kebutuhan rakyat. Tanpa transparansi dan pengawasan yang tegas, isu lingkungan akan terus menjadi tantangan.

Keseragaman masyarakat dalam meminta kualitas lingkungan menjadi kekuatan yang tidak boleh diabaikan. Solusi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas.

Kita semua memiliki peran dalam memajukan lingkungan yang sehat. Transparansi bukanlah pilihan, tapi keharusan.

Krisis lingkungan di Banjar City membuka peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata.

Pembangunan~-friendly tidak bisa terpisahkan dari kualitas kehidupan rakyat.

Langkah kecil dalam meningkatkan pengelolaan sampah bisa menjadi awal langkah besar.

Kita meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji, tapi juga membuktikan keteguhannya.

Kesihatan lingkungan adalah hak yang harus ditangani bersama.

Solusi sampah yang efektif harus diimbangi dengan dampak sosial.

Kita meminta pemerintah tidak hanya memperbaikiinfrastruktur, tapi juga kebijakan yang transparan.

Pembangunan kota yang berkelanjutan dimulai dari pengelolaan sampah yang baik.

Kita meminta pemerintah membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas.

Pembangunan yang benar adalah yang benar-benar menguntungkan rakyat.

Kita meminta pemerintah tidak hanya mengelola sampah, tapi juga mengelola kepercayaan masyarakat.

Langkah kecil dalam meningkatkan pengelolaan sampah bisa menjadi awal langkah besar.

Kita meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji, tapi juga membuktikan keteguhannya.

Kesihatan lingkungan adalah hak yang harus ditangani bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page