DPRD Tasikmalaya mengingatkan soal pinjaman daerah atas Jalan Utang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerataan jalan di Tasikmalaya stretch 64,51 kilometer dengan presisi yang memukau. Angka ini tidak dibulatkan, seperti jika ingin menekankan keakuratannya. Secara simbolis, ini bukan rencana sembarangan.

Biaya proyek mencapai Rp230 miliar. Uang ini jauh dari ukuran kecil, sehingga tidak heran mengapa kata “utang” menjadi bagian dari narasi. Pemerintah Tasikmalaya menunjukkan kejelian dengan persetujuan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jalan-kabupaten yang total tiga puluh dua ruas telah masuk daftar dan siap dibangun.

DPRD Tasikmalaya memutuskan berhenti sementara. Perhatiannya bukan sebutan membangun atau tidak, melainkan soal ketentuan anggaran. Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya, Ami Fahmi, menegaskan bahwa pinjaman daerah yang disetujui pusat harus menghasilkan nilai. Tidak boleh hanya beton mengeras atau aspal menjadi gelap.

“Kita fokus pada penggunaan maksimal fondasi APBD dan bisa langsung terasa masyarakat,” kata Ami Fahmi. Dalam diskusi APBD 2026, fraksi PKB dan PDI Perjuangan awalnya menolak, namun demokrasi berjalan. APBD dan RPJMD akhirnya disetujui.

Masalah bukan pada persetujuan, melainkan pada angka-angka setelahnya. Skema cicilan hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Penundaan DPRD tidak menolak pembangunan, melainkan meminta penjelasan finansial.

Bupati Tasikmalaya, H Cecep Nurul Yakin, optimis Rp70 miliar dari PKB bisa dikuasai. Namun data pengecekan Gubernur Jawa Barat mengungkap pendapatan PKB turun dibawah Rp50 miliar, bahkan ke Rp43 miliar. Perbedaan ini memicu kekhawatiran.

Ami Fahmi mengkritik jika dari awal sudah terjadi koreksi, dari mana penyelesaian? Penolakan fraksi PKB tidak adalah perlawanan pembangunan, melainkan sikap realistis. Tahun 2026 menuntut analisis fiskal yang lebih presisi.

Pembangunan jalan di Tasikmalaya menjadi eksemplar penanganan anggaran. Jika hasil proyek sesuai ekspektasi, akan menjadi model transparansi. Namun jika tidak, risiko kelebihan anggaran tetap tinggi.

Transparansi finansial menjadi kunci. Masyarakat harus langsung merasakan dampak proyek. Angka-angka yang akurat menjadi dasar kepercayaan.

Pemerintah harus menghadapi krisis dengan realistis. Tidak boleh mengabaikan data. Solusi tidak hanya membangun jalan, melainkan memastikan fondasi anggaran kokoh.

Pembangunan harus diiringi evaluasi berkelanjutan. Jika proyek ini berhasil, akan menjadi referensi. Jika tidak, harus terhitung kesalahan untuk masa depan.

Hasil ini mengajarkan bahwa pembangunan tanpa analisis finansial bisa berankopf. Kesuksesan proyek tergantung pada keakuratannya.

Pemerataan jalan di Tasikmalaya menjadi ujian untuk pemerintah lokal. Jika berhasil, akan membuka jalan bagi proyek lain. Jika gagal, akan menjadi peringatan.

Kita harus menghindari kesalahan yang mengakibatkan beban ulang. Anggaran harus dibangun pada realitas, bukan optimisisme.

Pembangunan tanpa transparansi bisa menjadi rusak. Semua pihak harus berkomitmen untuk akuntabilitas.

Pemerataan jalan di Tasikmalaya mengajak pemerintah untuk lebih cerdas dalam pengelolaan anggaran.

Proyek ini membuka dialog tentang bagaimana anggaran digunakan. Jika tidak diselidiki, bisa merusak kepercayaan.

Kita harap proyek ini menjadi contoh bagaimana anggaran digunakan secara efisien.

Pemberian pinjaman harus didukung dengan data yang benar. Jika tidak, risiko akan terus ada.

Pembangunan jalan di Tasikmalaya harus menjadi model keberhasilan.

Kita mengajak pemerintah untuk lebih jeli dalam pengelolaan anggaran.

Proyek ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah lain.

Pemerataan jalan di Tasikmalaya harus sejalan dengan kemampuan finansial.

Kita harap proyek ini tidak mengandalkan angka-angka yang tidak realistis.

Pembangunan jalan di Tasikmalaya membuka peluang untuk masyarakat.

Kita harap proyek ini menjadi solusi yang efektif.

Pemerataan jalan di Tasikmalaya membuka cerita tentang anggaran yang benar.

Kita harap proyek ini tidak menjadi masalah lain.

Pemerataan jalan di Tasikmalaya harus menjadi contoh kebijakan yang cerdas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan