Pemerintah Kota Tasikmalaya Siap Mainkan Puzzle SDM Karena Delapan Kursi Pejabat Kosong Tahun Ini

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Pemerintah kota ini perlu mempersiapkan cadang SDM yang terbaik untuk mengisi jabatan strategis eselon II. Hal ini menjadi penting karena pada tahun 2026, delapan pejabat pimpinan tinggi akan memasuki masa pensiun.

Data dari BKPSDM Kota Tasikmalaya menunjukkan delapan pejabat eselon II yang akan pensiun tahun ini, antara lain Kepala Dinas Sosial H Budy Rahman, Kepala BPKAD H Tedi Setiadi, Kepala DPMPTSP H Dudi Mulyadi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H Nanan Sulaksana, Kepala Bappelitbangda H Apep Yosa, Asisten Daerah III H Asep Maman Permana, Staf Ahli Wali Kota Dudi Holidi, serta Asisten Daerah I H R Riza Setiawan.

Jabatan-eselon II yang kosong itu akan menambahkan porsi lowongan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Total, kursi pimpinan OPD yang kosong semakin besar, mirip dengan bangku ruang tunggu yang belum terisi penumpang.

Kepala BKPSDM, Gun Gun Pahlagunara, menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang memetakan dampak pensiun terhadap struktur birokrasi. “Masalah pengisian OPD akan dilaksanakan 2027. Sekarang kami persiapkan dulu. Nanti akan kelihatan berapa jabatan struktural yang tersisa, baru kita perhitungkan,” ujarnya dalam rapat SOTK di ruang paripurna Senin (2/2/2026).

Alasan lain, pejabat eselon III juga akan meraih pensiun, sebagian di akhir tahun hingga awal Januari 2027. Pemerintah kota ini memandang momentum ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan yang perlu sejalan dengan kebutuhan layanan publik, efisiensi anggaran, serta arah pembangunan daerah ke depan.

Penyesuaian struktur OPD diperkirakan menjadi kunci agar pemerintahan tetap lancar. Beberapa pihak menilai, dengan persiapan yang matang, Tasikmalaya bisa menghadapi perubahan pimpinan tanpa gangguan.

Banyak kota lain juga menghadapi situasi serupa. Contohnya, kota Yogyakarta mengadopsi sistem rotasi jabatan untuk mengisi posisi pimpinan eselon II. Model ini bisa menjadi referensi bagi Tasikmalaya dalam mempersiapkan diri.

Tidak hanya itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan data SDM juga bisa membangun efisiensi. Aplikasi digital untuk memantau kadang masa perekrutan atau pensiun bisa membantu pemerintah memprediksi kebutuhan SDM lebih akurat.

Implementasi rencana ini memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga kepegawaian. Dengan pendekatan kolaboratif, Tasikmalaya bisa menghindari kekosongan jabatan yang memengaruhi pelayanan publik.

Kita harus ingat, perekrutan SDM bukan hanya soal pengisi jabatan, tapi juga soal pengembangan potensi mereka. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan pejabat eselon II akan memberikan manfaat jangka panjang.

Setiap perubahan pimpinan membawa tantangan. Namun, dengan persiapan yang matang, Tasikmalaya bisa mengubah ketidakpastian menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

Kita perlu terus mempertimbangkan bagaimana cara kita mempersiapkan diri terhadap masa depan. Persiapan yang baik bukan hanya soal data, tapi juga soal kebijakan dan keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan seberapa cepat dan seberapa lancar pengisian jabatan eselon II. Jika dilakukan dengan bijak, Tasikmalaya bisa menjadi contoh bagi kota lain.

Perubahan pimpinan adalah bagian dari dinamika pemerintahan. Yang penting, pemerintah tetap mampu menjaga kontinuitas layanan dengan strategi yang tepat.

Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang tidak terbatas. Seperti yang pernah dikatakan, “Langkah kecil hari ini bisa menjadi fondasi besar suatu hari nanti.”

Dengan pengisian SDM yang tepat, Tasikmalaya bisa memastikan bahwa layanan publik tetap berkualitas. Ini adalah investasi bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi warga yang memandang keamanan dan keselamatan di kota ini.

Hasil dari persiapan ini bisa menjadi landasan bagi pemerataan pembangunan. Dengan SDM yang tepat, Tasikmalaya bisa mengeksploitasi potensi sumber daya alam dan manusia dengan lebih maksimal.

Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan. Persiapan untuk purnabakti pejabat itu adalah bagian dari adaptasi yang wajib dilakukan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akan mengutamakan kebutuhan publik. Seperti yang disebut, “Pemerintah bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk warga.”

Kita harus berani berinovasi dalam pengelolaan SDM. Teknologi dan strategi yang masuk akal bisa menjadi solusi untuk masalah pengisian jabatan.

Setiap perekrutan SDM adalah langkah untuk membangun masa depan kota. Dengan penuh kesadaran, Tasikmalaya bisa menjadi kota yang lebih sejahtera.

Pemerintah harus tetap fokus pada tujuan besar. Persiapan untuk purnabakti pejabat adalah bagian dari pencapaian keberlanjutan pemerintahan.

Kita harus terus berinovasi dalam mengatasi masalah SDM. Dengan pendekatan yang matang, Tasikmalaya bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik.

Langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan seberapa cepat dan seberapa lancar pengisian jabatan eselon II. Jika dilakukan dengan bijak, Tasikmalaya bisa menjadi contoh bagi kota lain.

Perubahan pimpinan adalah bagian dari dinamika pemerintahan. Yang penting, pemerintah tetap mampu menjaga kontinuitas layanan dengan strategi yang tepat.

Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang tidak terbatas. Seperti yang pernah dikatakan, “Langkah kecil hari ini bisa menjadi fondasi besar suatu hari nanti.”

Dengan pengisian SDM yang tepat, Tasikmalaya bisa memastikan bahwa layanan publik tetap berkualitas. Ini adalah investasi bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi warga yang memandang keamanan dan keselamatan di kota ini.

Hasil dari persiapan ini bisa menjadi landasan bagi pemerataan pembangunan. Dengan SDM yang tepat, Tasikmalaya bisa mengeksploitasi potensi sumber daya alam dan manusia dengan lebih maksimal.

Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan. Persiapan untuk purnabakti pejabat itu adalah bagian dari adaptasi yang wajib dilakukan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akan mengutamakan kebutuhan publik. Seperti yang disebut, “Pemerintah bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk warga.”

Kita harus terus berinovasi dalam pengelolaan SDM. Teknologi dan strategi yang masuk akal bisa menjadi solusi untuk masalah pengisian jabatan.

Baca juga Berita lainnya di News Page