Polda Metro Jaya Mengajukan Tindakan Pencegahan Terhadap LN Tersangka Korupsi Indah Megahwati

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Penyidik Subdit III Tipikor Dinilai Polda Metro Jaya telah mengajukan permohonan untuk mencegah terlalu jauh terang terhadap tersangka Indah Megahwati. Permohonan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan menjamin tersangka tetap berada di wilayah hukum Indonesia.

Informasi ini dibagikan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada perekam. Kementan menginformasikan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch. Arief Cahyono.

Pencegahan ke luar negeri ini sebanding dengan perhitungan dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan Kementan. Nilai kerugian negara mencapai Rp5,94 miliar, yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Kementan juga menyatakan bahwa tersangka tersebut terkait dengan proyek fiktif sebesar Rp27 miliar. Penilaian ini didasarkan pada hasil audit dan laporan internal kementerian sebagai bagian dari upaya pembenahan.

Arief mengakui terima kasih atas kecepatan aparat penegak hukum. “Kami sangat menghargai langkah cepat penyidik Polda Metro Jaya yang segera melakukan pencegahan ke luar negeri setelah sebelumnya melakukan penyitaan aset,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa perbuatan korupsi di Kementan harus dibentingkan dengan penuh ketatapan. Tidak ada kesesuaian bagi yang melanggar hukum, terutama jika melanggar keuntungan petani.

“Tidak ada kompromi selama saya menjabat menteri,” tegas Mentan Amran. “Kami akan terus menjaga kementerian untuk tidak terjadi pelanggaran, seperti lima tahun lalu kami terus menjaga lembaga ini.”

Mentan Amran juga menyatakan bahwa korupsi di kementerian akan diproses hingga akarnya. “Targetku adalah petani sejahtera, jadi yang membocorkan harus diproses. Jadi, sementara ini hanya tiga orang yang terbukti bersekongkol, kami akan terus mengikutinya,” jelasnya.

Kolaborasi antara aparat keamanan dan kementerian menjadi kunci dalam memastikan kejujuran dalam pengawasan politik. Semoga keji ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga integritas dalam pengelolaan negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan