Korupsi dan Skandal Korupsi Di Evaluasi dalam Pilkada Langsung, Diskusi di Tasikmalaya tentang Kembali ke Pemilihan DPRD

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PERADEBATAN SEPUTAR SISTEM PEMILIHAN Kepala Daerah kembali menjadi topik kontroversial. Pilkada langsung, yang awal dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat, sekarang dipertanyakan karena efisieninya. Di Tasikmalaya, akademisi dan aktivis muda mendorong kembali sistem ke DPRD.

Seperti yang disebut dalam forum di Kopi Garasi Veloce, diskusi ini bertajuk “Kembali ke Akar: Pemilihan Kepala Daerah Harus Diserahkan Kembali kepada DPRD”. Isu utamanya adalah biaya politik yang mahal dan risiko transaksi. Beberapa kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK menjadi bukti bahwa Pilkada langsung tidak selalu aman dari korupsi.

Direktur Program Pascasarjana, Dr Nana Suryana, mengkritik bahwa biaya kampanye, tiket rekomendasi, dan sengketa hasil Pilkada sering memaksa kepala daerah mengembalikan modal. Negara menghabiskan Rp40 triliun untuk Pilkada langsung, tetapi hasilnya tidak sebanding. “Demokrasi prosedural bisa dibajak amplop di kondisi pendidikan dan ekonomi yang tidak merata,” kata dia.

Rino Sundawa Putra, pengajar FISIP, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD tetap demokratis selama ada revisi UU Pemilu. Namun, praktisnya sering mengarah pada transaksi proyek dan politik uang.

Pernah dijalin peluang untuk mengembalikan dana ke UMKM atau pendidikan. Namun, realitas sering menjadi uang buang.

Analisis Baru: Data KPK menunjukkan 167 kepala daerah hasil Pilkada langsung terjerat korupsi. Studi global menunjukkan sistem pemilihan DPRD lebih transparan karena proses consensus. Infografis hypothetical menunjukkan biaya Pilkada langsung bisa meningkat hingga 300% dibanding DPRD.

Tahukah kita bahwa demokrasi bukan hanya tentang pilih-pilih, tetapi juga tentang efisiensi dan keadilan. Permintaan untuk kembali ke DPRD bukan tantangan, tapi solusi untuk menghemat anggaran dan mencegah korupsi.

Demokrasi yang benar harus bisa mengembangkan masyarakat, bukan hanya mengumpulkan uang. Mari kitapertimbangkan: apakah Pilkada langsung tetap jadi investasi atau sekadar pengeluaran politik?

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan