Warga miskin asal Sodonghilir, Tasikmalaya, tanpa BPJS gagal dirawat

TASIKMALAYA – Pemerintah Daerah Didesak Menyelesaikan Alternatif Kelayakan Kesehatan Warga Miskin

Kondisi masyarakat kurang mampu di Tasikmalaya menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait akses ke layanan kesehatan. Banyak keluarga miskin yang terancam tidak dapat memperoleh pengobatan karena ketidakpastian biaya pasca-selesai dari program BPJS Kesehatan. Situasi ini dianggap berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan warga.

Anggota DPRD Tasikmalaya, Dedi Herdiawan, mengungkapkan bahwa beberapa keluarga di Kecamatan Sodonghilir mengalami kesulitan saat mencari ruang medis. Salah satunya adalah pasien dari Kelurahan Cikalonghilir yang menghadapi kondisi kritis tapi tidak bisa ditarik karena tidak terdaftar BPJS. Keluarganya dituntut bayar sebesar Rp 6 juta untuk biaya pengobatan awal.

Dedi Harianya langsung bertindak mengintervensi. Ia mengajukan permintaan kepada keluarga agar pasien tidak dikembalikan ke rumah, meski biaya masih belum diselesaikan. “Jangan dibawa pulang dulu, biaya nanti bisa dibicarakan. Yang penting pasien tetap dirawat dan aman,” tegasnya.

Pasien tersebut akhirnya berhasil mendapatkan penanganan medis di RSUD KHZ Musthafa. Namun Dedi Harianya mengkhawatirkan bahwa kasus ini bukan keadaannya pertama. Banyak warga miskin lain yang menghadapi situasi mirip, bahkan takut harus pulang tanpa memperoleh perawatan karena kelemahan ekonomi.

“Kondisi seperti ini sangat menjerat. Warga tidak boleh terpaku karena tidak bisa membayar biaya. Ini adalah isu nyawa manusia,” menyajikan Dedi.

Berdasarkan analisis Dedi, pemerintah daerah sebelumnya pernah menyiapkan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang bisa menjadi solusi alternatif. Namun program ini belum lagi aktif. Ia mengundang Pemerintah Provinsi tasikmalaya untuk segera memperbarui kebijakan yang bisa mendukung warga miskin yang tidak tercakup oleh BPJS.

Analisis Terkini dan Penawaran Solusi
Data terkini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan daerah masih menjadi tantangan, terutama di daerah dengan populasi miskin yang besar. Sementara BPJS menyediakan jaminan untuk sebagian warga, kekurangan pendaftar di kategori desil tidak dapat dibiayai dengan program pemerintah. Rehabilitasi Jamkesda atau pengembangan program jaminan kesehatan lokal lainnya might menjadi langkah strategis. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-gouvernemental (NGO) atau persediaan layanan medis gratis di area tertentu juga bisa menjadi solusi darurat.

Panggilan untuk Aksi Cepat
Kondisi kesehatan warga miskin bukanlah isu yang bisa ditinggalkan. Pemerintah harus berani mengambil langkah konkret, baik melalui memperbaiki kebijakan yang sudah ada maupun menciptakan program baru yang lebih inklusif. Akses ke layanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh ditolak karena faktor ekonomi. Semua pihak, dari pusat hingga daerah, harus bekerja sama untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan setiap warga, tanpa diskriminasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page