Tentara Daur Uang Haram Mencuri Rp 1.000 Triliun dari Emas Ilegal, ESDM Meneruskan Aksi Turun Tangan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil penemuan adanya aktivitas penambangan emasi tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah uang yang diungkapkan mencapai Rp 992 triliun, mencakup transaksi ilegal yang terjadi dalam periode 2023 hingga 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berinteraksi dengan instansi terkait. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pihaknya sedang memverifikasi informasi dengan PPATK melalui diskusi langsung. “Kami fokus pada pemahaman mendalam tentang mekanisme pergerakan dana tersebut, termasuk tahap-tahap yang melibatkan pihak ketiga,” kata Yuliot saat bertemu dengan tim dari PPATK.

Analisis menunjukkan bahwa transaksi ilegal ini tidak langsung melibatkan penambang, tetapi melaui beberapa jalur finansial. “Pertama, ada penambangan di area terpencil, lalu produknya disebarkan melalui channel yang tidak transparan, dan akhirnya terjadi di pasar internasional,” menjelaskannya. Proses ini dinilai berpotensi merusak lingkungan dan melanggar regulasi keuangan.

Sebelumnya, PPATK telah mengungkapkan bahwa aktivitas PETI melibatkan 27 kasus analisis dengan total nilai Rp 517,47 triliun. Distribusi emasi ilegal juga ditemukan di wilayah seperti Papua, Kalimantan Barat, dan Jawa.

Penambangan ilegal emasi tidak hanya mengancam keamanan ekonomi, tetapi juga melitakkan sumber daya alam. Perlu diperhatikan bahwa aktivitas ini sering kali dipasang dengan transaksi uang yang rumit, sehingga sulit diidentifikasi.

Dengan pengetahuan ini, pemerintah diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan pemantauan pada wilayah terpencil. Tolong juga diperlukan konspirasi internasional untuk memadamkan aliran emasi ilegal ke pasar luar negeri.

Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk tetap loyal pada hukum dan menjaga ketertiban di bidang pertambangan. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait adalah solusi terbaik untuk menghentikan praktik ilegal yang merugikan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan