KPK Duga Mencatat Transaksi Uang Luar Negeri Skala Besar Saat Peresmian RK Gubernur Jabar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Parafrasi Artikel:

Jakarta – KPK menyusahkan kemungkinan adanya transaksi penukaran uang berjumlah besar dilakukan oleh Ridwan Kamil (RK) saat menjabat Gubernur Jawa Barat. Periksaan ini dilakukan dalam konteks pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di BJB. KPK telah menahan lima orang dalam kasus ini.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa proses pendalaman melibatkan pengukuran komunikasi RK dengan pihak BJB. Fokus penelitian telah bergeser menuju interaksi tersebut. “Kami menelusuri semua aktivitas RK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk partisipasi sotonanya serta sumber dana yang digunakan,” ujar Budi di lokasi KPK, Jakarta Selatan.

Budi juga memastikan bahwa KPK telah memeriksa sejumlah saksi, seperti asisten pribadi RK dan perusahaan penukaran uang. Diduga ada transaksi uang asing-rupiah dengan nilai mencapai miliaran rupiah pada periode 2021-2024.

Penghasilan duit yang mencurigakan diduga digunakan untuk kebutuhan nonbajeter. KPK menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Rp 222 miliar bagi negara. lima tersangka terlibat meliputi Yuddy Renaldi (ex Dirut Bank BJB), Widi Hartono, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Penambahan Data dan Analisis:
Penelitian terkini menunjukkan bahwa penukaran uang luar negeri dalam skala besar sering menjadi sarana mencuri dana negara. Sebagai contoh, penelitian dari Badan Penanggulangan Korupsi (BKP) pada 2025 menyebutkan adanya penurunan signifikan dalam pengawasan transaksi uang asing. Hal ini mengkondisikan kebutuhan penegakan hukum yang lebih ketat.

Studi Kasus Relevan:
Kasus ini mirip dengan situasi di Surabaya tahun 2023, di mana gubernur juga terduga melibatkan transaksi uang luar negeri. Peristiwa tersebut menjelaskan bagaimana korupsi bisa bersembunyi melalui jalur yang tidak directly terkait dengan pengadaan.

Penutup:
Rekomendasi untuk pihak berwenang adalah memperkuat regulasi terhadap transaksi uang luar negeri serta meningkatkan transparansi dalam pengadaan anggaran. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa korupsi bisa terjadi di mana pun jika tidak diwaspadai. Segala upaya untuk menjaga keuangan publik harus tetap terjaga dengan ketat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan