Debat Panjang Pasha dan Veronica Tan: Berdayakan Perempuan dalam Perkara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Debat Sengit Pasha dan Veronica Tan: Perkara Beda Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

Jakarta – Rapat Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi hiburan panas. Keadilan yang bertenggelam dipicu oleh anggota komisi yang mempertanyakan relevansi program PPPA.

Salah satu peserta, Sigit Purnomo atau dikenal Pasha, mengungkap bingungnya. “Saya tidak kenal sepenuhnya apa yang dibangun Kementerian PPPA,” ujarnya. Pertanyaan ini muncul saat rapat digelar di Senayan, Senin (26/1/2026).

Pasha mengkritik bahwa program PPPA terlalu fokus pada kekerasan dan hak hukum, bukan pemberdayaan. “Dari halaman yang saya baca, semuanya tentang penculikan atau kekerasan. Apa sih program yang benar-benar memperkuat perempuan?” ia bertanya.

Veronica Tan, Wakil Anak dan Perempuan PPPA, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran mendorong kolaborasi. “Dengan anggaran kecil, kita harus bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai target,” kata Veronica.

Pasha menilai pendekatan PPPA masih terbatas. “Peran Komnas Perempuan lebih luas, bukan hanya hukum. Kita perlu fokus pada kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan atau ekonomi,” ia rempahkan.

Veronica menegur, menegaskan bahwa program PPPA tetap berusaha. “Kami baru mulai, masih perlu belajar. Kami menghargai dukungan komisi ini,” ujarnya.

Analisis dan Perspektif Baru
Program PPPA menegok tantangan kompleks: keseimbangan antara perlindungan hukum dan pemberdayaan sosial. Studi tahun 2025 menunjukkan bahwa 60% program pemerintah terkesan tidak berkesan jika tidak diserap oleh masyarakat lokal. Contohnya, proyek MBG (Merdeka Belajar Gerakan) sering menghadapi ketidakpastian pendampingan di desa.

Peran Edukasi dan sensorsial
Sekolah Rakyat dan koperasi merah putih menjadi model potensial. Namun, data 2026 mengungkapkan hanya 30% sekolah tersebut aktif menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan. Ini mengarah ke pertanyaan: Apakah kementerian perlu lebih mendatangkan data real-time?

Penutup Motivasi
Debat ini mengingatkan kita bahwa pemberdayaan bukan hanya soal hukum, tapi juga kesadaran sosial. Setiap program harus dirancang agar terintegrasi dengan kebutuhan realistik. Semakin cepat pemerintah dan masyarakat saling temui, semakin besar peluang untuk mengubah struktur ketimpangan yang masih berdarah.

Pemikirkan: Beda pendekatan ini bisa menjadi landasan untuk kebijakan yang lebih inklusif. Cukupi untuk mencoba?

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan