Menteri Prancis Tegaskan Dukungan untuk Rakyat Iran: Militer Bukan Opsi Utama

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Alice Rufo, menegaskan bahwa intervensi militer bukanlah prioritas utama bagi Prancis dalam merespons krisis di Iran. Meskipun ancaman serangan dari Amerika Serikat mencuat akibat penindasan brutal pemerintah Iran terhadap demonstran yang menewaskan ribuan orang, Prancis lebih memilih pendekatan diplomasi.

“Saya rasa kita harus mendukung rakyat Iran dengan segala cara yang memungkinkan,” ujar Alice Rufo dalam siaran politik ‘Le Grand Jury’ seperti dikutip AFP, Senin (26/1/2025). Namun, ia menegaskan kembali bahwa “intervensi militer bukanlah pilihan utama.” Rufo menyerahkan tanggung jawab perubahan rezim kepada rakyat Iran sendiri, dengan menyatakan, “Terserah rakyat Iran untuk menyingkirkan rezim ini.”

Situasi di Iran semakin pelik akibat pemadaman internet skala besar yang dilakukan pemerintah sejak 8 Januari. Lebih dari 90 juta penduduk terputus dari akses informasi global, menciptakan kegelapan informasi yang menyulitkan dokumentasi kejahatan massal. Dibalik tirai pemadaman ini, penindakan keras terhadap para pengunjuk rasa terus berlangsung. Meskipun pemerintah Iran membantah angka korban jiwa besar, kelompok hak asasi manusia memperkirakan ribuan orang tewas. Bahkan, LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia memperkirakan angka kematian akhirnya bisa melampaui 25.000 jiwa.

Pemerintah Iran sendiri mengklaim jumlah korban tewas sebanyak 3.117, termasuk 2.427 yang mereka sebut sebagai martir. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara anggota pasukan keamanan dan warga sipil tak bersalah dengan mereka yang digambarkan sebagai perusuh yang diduga dihasut oleh Amerika Serikat dan Israel. Alice Rufo menegaskan sikap Prancis, “Rakyat Iran menolak rezim mereka. Nasib rakyat Iran adalah milik rakyat Iran sendiri, dan bukan tugas kita untuk memilih pemimpin mereka.”

Di tengah krisis ini, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan militer terhadap Iran. Namun, ancaman tersebut tampaknya ditarik kembali setelah Teheran menyatakan menangguhkan eksekusi yang direncanakan. Konflik yang berawal dari keluhan ekonomi di Teheran pada 28 Desember 2025 ini telah berubah menjadi gerakan massa besar-besaran yang menuntut penghapusan sistem ulama yang telah berkuasa sejak revolusi 1979.

Krisis di Iran saat ini menyoroti dilema kompleks dalam hubungan internasional. Meskipun dunia menyaksikan kekerasan yang mengerikan, intervensi militer sering kali membawa risiko perang saudara yang lebih berdarah. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan rezim yang dipaksakan dari luar jarang menghasilkan stabilitas jangka panjang. Pilihan Prancis untuk mengutamakan dukungan non-militer mungkin terlihat lambat, namun menempatkan kekuatan tangan rakyat Iran sendiri sebagai agen perubahan sejati adalah langkah yang lebih berkelanjutan. Tekanan internasional yang terukur dan isolasi diplomatik terhadap rezim yang represif sering kali menjadi pisau bedah yang lebih tajam daripada bom. Dukungan global terhadap aktivis hak asasi manusia dan transparansi informasi dapat meruntuhkan tembak kekuasaan otoriter dari dalam.

Kebebasan tidak pernah diberikan oleh kekuasaan asing; ia direbut oleh keberanian rakyatnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa tirani runtuh bukan hanya oleh senjata, tetapi oleh tekad bulat rakyat yang menolak diam. Di tengah kegelapan yang diselimuti pemadaman internet, satu pelita harapan tetap menyala: suara rakyat Iran yang menuntut keadilan. Dunia mungkin berdebat soal intervensi, tetapi takdir bangsa Iran ada di tangan mereka sendiri. Mari kita terus memantau dan mendukung transparansi informasi, karena pengetahuan adalah senjata paling ampuh melawan tirani.

Baca juga Berita lainnya di News Page