Laporan Melonjak: 2.227 WNI di Kamboja Minta Pulang Pasca Pembasmiannya Scam.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam kurun waktu sepekan terakhir, tepatnya sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026 pukul 23.59 waktu setempat, tercatat lonjakan signifikan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang meminta bantuan pulang dari Kamboja. Sebanyak 2.277 WNI telah melapor secara langsung kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh untuk memohon fasilitas repatriasi ke Tanah Air.

Lonjakan permintaan kepulangan ini terjadi menyusul pemberantasan besar-besaran terhadap pusat-pusat penipuan daring (online scam) yang dilakukan oleh Pemerintah Kamboja di berbagai wilayah. Menurut pernyataan resmi KBRI Phnom Penh yang dirilis di laman Kementerian Luar Negeri, operasi besar-besaran tersebut menjadi pemicu utama meningkatnya jumlah laporan kasus dari WNI yang terjebak dalam aktivitas ilegal tersebut.

Meskipun tren laporan menunjukkan sedikit penurunan pada 24 Januari 2026 dengan catatan 122 WNI yang datang melapor—berbanding terbalik dengan hari-hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 aduan per hari—KBRI menegaskan kewaspadaannya tidak akan kendur. Lembaga diplomatik ini memastikan akan terus memperkuat upaya penanganan dan memaksimalkan pelayanan bagi warga negara yang membutuhkan.

Memasuki hari kesembilan sejak gelombang laporan ini muncul, KBRI Phnom Penh meningkatkan intensitas koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta berkolaborasi erat dengan otoritas Pemerintah Kamboja. Pada Sabtu, 24 Januari 2026, tim bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah tiba di Phnom Penh. Tim ini bertugas membantu proses pendataan, asesmen kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak membawa dokumen perjalanan. Dukungan logistik ini diharapkan dapat mempercepat seluruh proses administrasi di lapangan.

Terkait kebutuhan tempat tinggal sementara, mayoritas WNI saat ini memilih untuk tinggal mandiri di berbagai guest house yang tersedia di kota Phnom Penh. Meskipun demikian, KBRI terus memantau keberadaan mereka secara berkala. Bagi WNI yang memerlukan dukungan penampungan, KBRI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan pokok. Fasilitas yang terpusat ini bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, asesmen, dan pembuatan dokumen perjalanan serta menjaga keamanan kondisi fisik para WNI.

KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk berupaya maksimal agar seluruh WNI dapat kembali ke Tanah Air secara bertahap dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selama proses ini berjalan, para WNI diimbau untuk bersabar, mengikuti prosedur yang ditetapkan, serta menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga di Indonesia agar dukungan moril dan proses kepulangan dapat berjalan lancar.

Analisis Situasi dan Dampak Sosial

Pemberantasan sindikat scam di Kamboja telah mengungkap kerentanan serius yang dihadapi banyak WNI di luar negeri. Banyak dari mereka yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia (human trafficking) dengan modus penawaran kerja palsu. Situasi ini menyoroti pentingnya edukasi pra-penempatan kerja bagi calon pekerja migran, khususnya terkait dengan validasi tawaran pekerjaan di sektor digital dan lepas pantai. Data terbaru menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi menjadi faktor utama yang mempermudah sindikat merekrut korban.

Studi Kasus: Modus Operandi Perekrutan

Sebagai ilustrasi, banyak kasus yang terungkap mengikuti pola serupa. Korban biasanya direkrut melalui media sosial dengan janji gaji tinggi untuk pekerjaan seperti customer service atau administrasi digital di Kamboja. Saat tiba, paspor mereka disita dan dipaksa melakukan penipuan daring dengan target warga negara lain. Jika menolak, mereka menghadapi ancaman fisik dan ekonomi. Studi kasus ini menekankan urgensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat bagi WNI di negara-negara tujuan migrasi ilegal.

Kembalinya WNI ke tanah air bukan hanya soal pemulangan fisik, tetapi juga tentang memulihkan martabat dan masa depan mereka. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah fondasi untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi pintu masuk bagi penderitaan; mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan memastikan setiap warga negara mendapat perlindungan hak asasinya, di mana pun mereka berada.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan