Inspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola Mediasi Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu Dibereskan

Awalnya hanya ada satu laporan. Namun, situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan besar terkait mekanisme kerja birokrasi. Inspektur Kota Tasikmalaya, Imin Muhaemin, akhirnya memberikan pernyataan resmi.

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat seharusnya menjadi penutup bagi perkara administratif. Tidak boleh ada beban tambahan atau penyelesaian pribadi jika aparatur sipil negara (ASN) yang diperiksa dinyatakan tidak bersalah.

Pernyataan ini disampaikan Imin menanggapi isu adanya usulan kepada seorang kepala dinas untuk “membereskan” masalah dengan pelapor, meskipun hasil audit Inspektorat menyatakan tidak ada pelanggaran. “Yang biasa dilakukan Inspektorat bersifat insidental, terkadang melalui komunikasi. Namun, jika sampai ada model seperti itu, itu kurang baik. Tidak boleh seperti itu. Saya tidak setuju jika pengaduan dimediasi dengan cara demikian,” ujar Imin pada Minggu, 25 Januari 2026.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap dan pengakuan. Imin mengaku baru mengetahui adanya pola semacam ini. Baginya, informasi tersebut menjadi alarm awal dalam masa tugasnya. Menurutnya, pengaduan memang merupakan hak setiap warga atau ASN, tetapi penyelesaiannya harus berpijak pada mekanisme dan hasil pemeriksaan resmi.

“Artinya, walaupun ada penangguhan, itu adalah hak yang bersangkutan, si pelapor. Tetapi jika dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak luar, itu hak beliau mau melanjutkan atau tidak,” katanya. Masalahnya menjadi berbeda ketika muncul saran atau anjuran dari pihak yang seharusnya berdiri netral.

Ia menilai, jika ada saran di luar mekanisme resmi yang berpotensi menekan atau membebani ASN yang sudah dinyatakan bersih, hal tersebut tidak bisa dianggap sepele. “Kalau ada saran di luar etis, itu jadi bahan pertimbangan kita untuk pembinaan kepegawaian selanjutnya,” tegasnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab jika saran semacam itu justru memicu konflik baru? Imin menyebut peran atasan langsung sangat krusial. “Paling tidak atasan langsungnya masing-masing. Ini kan masalah kepegawaian, karakter orang, gaya orang. Berarti pembinaannya langsung oleh atasan. Kalau sudah di luar mekanisme dan kewenangan, harus segera bergerak melakukan pembinaan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Konteks administrasi yang rancu sering kali menjadi akar masalah dalam birokrasi pemerintahan. Ketika aturan main tidak ditegakkan secara konsisten, ruang untuk intervensi ilegal menjadi terbuka. Fenomena ini menunjukkan perlunya transparansi mutlak dalam setiap proses pemeriksaan. Data menunjukkan bahwa ketidakpastian prosedural sering memicu konflik horizontal di antara aparatur sipil.

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah mekanisme permainan sepak bola. Jika wasit sudah meniup peluit panjang menandakan pelanggaran telah selesai diproses, tetapi wasit lain turun ke lapangan dan memaksa pemain untuk berdamai di luar aturan, maka integritas permainan akan hancur. Demikian pula dalam birokrasi; otoritas Inspektorat yang sah harus menjadi kata akhir tanpa tekanan eksternal.

Pemahaman mendalam tentang etika birokrasi menjadi kunci utama. Para pemimpin perlu memastikan bahwa setiap bawahan memahami batasan wewenang. Edukasi terus-menerus mengenai standar operasional prosedur (SOP) harus digalakkan. Hal ini untuk mencegah terulangnya praktik-praktik informal yang merusak tatanan pelayanan publik.

Di era digital saat ini, setiap gerak birokrasi mudah terekspose. Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja aparatur negara. Oleh karena itu, komitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme harus diletakkan di atas segalanya. Jangan sampai ego pribadi atau kelompok mengaburkan fungsi utama institusi.

Pada akhirnya, kejujuran adalah fondasi terkuat dalam menjalankan amanah. Ketika sebuah lembaga berani menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya. Jangan biarkan celah sekecil apapun dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai integritas. Mari bersama-sama membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page