Pemprov DKI Diminta Konsolidasi dengan Banten untuk Penanganan Banjir di Jakarta Barat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, angkat bicara menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penyebab banjir di Jakarta Barat (Jakbar). Pramono sebelumnya menyebut banjir terparah di Jakarta Barat disebabkan oleh air kiriman dari Tangerang. Menanggapi hal ini, Wibi menekankan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Wibi menjelaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta Barat tidak bisa hanya mengandalkan upaya internal DKI Jakarta saja. Ia menyatakan bahwa banjir kiriman ini membuktikan bahwa pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, koordinasi intensif lintas daerah, khususnya dengan Pemprov Banten dan kabupaten/kota di wilayah hulu seperti Tangerang, harus diperkuat. Kolaborasi ini penting agar pengelolaan aliran sungai dan debit air bisa dikendalikan bersama.

Selain meminta koordinasi dengan daerah tetangga, Wibi juga menyoroti pentingnya penanganan jangka pendek di dalam wilayah Jakarta Barat. Ia meminta Pemprov DKI memastikan seluruh infrastruktur pendukung berfungsi optimal. Hal ini mencakup memastikan pintu air, pompa, dan waduk di Jakarta Barat bekerja dengan baik. Wibi juga menekankan kesiapan personel yang harus siaga 24 jam di wilayah rawan banjir.

Menurut Wibi, tanpa adanya kolaborasi yang disiplin antara wilayah hulu dan hilir, Jakarta akan terus menanggung dampak banjir. Ia menyatakan bahwa Jakarta akan tetap berada di posisi hilir yang menerima dampak jika pengelolaan air tidak dilakukan secara bersama-sama. Pernyataan ini sekaligus menanggapi klaim Gubernur Pramono Anung yang menyebut Jakarta Barat paling parah karena kiriman air dari Tangerang, Tangerang Selatan, dan sekitarnya.

Tantangan banjir di perkotaan besar seperti Jakarta seringkali melibatkan dinamika antar wilayah yang saling terhubung secara hidrologis. Data menunjukkan bahwa pola curah hujan dan aliran sungai yang melintasi batas administratif provinsi memerlukan penanganan terpadu. Studi kasus di berbagai kota besar dunia membuktikan bahwa sistem peringatan dini dan manajemen bendungan yang terintegrasi dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana banjir musiman.

Menghadapi fenomena perubahan iklim yang semakin tidak terduga, kolaborasi antar daerah bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Setiap elemen masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa air mengalir tanpa mengenal batas administratif. Dengan memperkuat sinergi dan memaksimalkan fungsi infrastruktur yang ada, kita dapat membangun ketahanan yang lebih baik menghadapi tantangan banjir. Mari bersama-sama bergerak untuk menciptakan solusi berkelanjutan demi masa depan ibu kota yang lebih aman dan nyaman.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan