Pemungutan suara dalam pemilu tahap ketiga dan terakhir di Myanmar telah resmi ditutup setelah berlangsung selama satu bulan. Partai yang pro terhadap militer saat ini berada di posisi paling depan untuk meraih kemenangan telak dalam pemilu yang diselenggarakan oleh junta pemerintahan tersebut. Berdasarkan laporan AFP pada Minggu (25/1/2026), hasil dari pemungutan suara ini menuai kritik tajam karena dinilai hanya akan memperkuat cengkeraman kekuasaan militer atas negara.
Proses pemungutan suara putaran final ini dilakukan di puluhan daerah pemilihan yang tersebar di seluruh negeri, bertepatan dengan mendekatnya peringatan lima tahun sejak kudeta terjadi. Militer telah berjanji bahwa pemilu ini bertujuan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, kenyataannya Aung San Suu Kyi yang populer justru dikesampingkan dan partainya telah dibubarkan. Para aktivis demokrasi menilai bahwa pemilu ini dipenuhi oleh sekutu-sekutu militer yang menguasai jalannya proses.
Pemimpin Junta, Min Aung Hlaing, yang berpotensi menjabat sebagai presiden setelah pemilu, terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil. “Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat,” ujarnya kepada wartawan AFP. Ia menambahkan, “Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung.” Di sisi lain, pemungutan suara tidak dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak. Sementara di area yang dikuasai junta, para pengawas hak asasi manusia melaporkan adanya paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat selama persiapan pemilu.
Negara Asia Tenggara ini memang memiliki sejarah panjang dengan pemerintahan militer, meskipun sempat ada periode satu dekade reformasi yang dipimpin oleh sipil. Namun, periode reformasi itu berakhir dengan kudeta militer pada tahun 2021 yang menahan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, memicu pecahnya perang saudara, dan menyeret negara ke dalam krisis kemanusiaan yang mendalam.
Situasi di Myanmar saat ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi ketika dikendalikan oleh kekuatan militer yang otoriter. Meskipun junta berusaha menampilkan wajah legitimasi melalui pemilu, realitas di lapangan justru menunjukkan pengekangan terhadap kebebasan sipil dan penyingkiran tokoh-tokoh oposisi utama. Sejarah mencatat bahwa transisi kekuasaan yang sejati hanya bisa terjadi jika ada komitmen nyata untuk menghormati suara rakyat tanpa intervensi paksaan atau kekerasan.
Kita perlu menyadari bahwa kebebasan berpolitik adalah hak asasi yang harus diperjuangkan, bukan sekadar hadiah yang diberikan oleh penguasa. Situasi di Myanmar menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas institusi demokratis agar tidak mudah dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu. Mari terus mengawasi perkembangan global dan bersama-sama mendukung upaya perdamaian serta keadilan bagi seluruh rakyat Myanmar.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.