Realisme Global: Apakah Dunia Benar-Benar di Ambang Perang Besar?

Dunia saat ini bergerak dalam lingkungan ketidakpastian sistemik yang tidak hanya disebabkan oleh konflik bersenjata, tetapi juga oleh cara kekuasaan global dijalankan tanpa peta arah yang jelas. Di tengah pusaran perubahan ini, Donald Trump muncul kembali sebagai sosok sentral, bukan sekadar sebagai Presiden Amerika Serikat, melainkan sebagai simbol transformasi watak kepemimpinan global yang bersifat konfrontatif, transaksional, dan sulit ditebak.

Mengusung semboyan “America First”, Trump mengubah wajah diplomasi Amerika Serikat dari kepemimpinan normatif menjadi politik tekanan terbuka. Perang dagang menjadi pintu masuk utamanya, di mana tarif impor dijadikan senjata untuk memaksa mitra dagang tunduk pada kepentingan ekonomi AS. Hampir semua negara merasakan dampaknya, mulai dari sekutu dekat hingga mitra strategis.

Indonesia menjadi salah satu contoh konkret. Ancaman tarif hingga 32 persen memaksa pemerintah melakukan negosiasi intensif demi menurunkannya menjadi 19 persen. Pola serupa dialami Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Jepang. Pesannya jelas: hubungan dagang tidak lagi soal kemitraan jangka panjang, melainkan negosiasi berbasis tekanan.

Namun, Trump tidak berhenti di sektor perdagangan. Politik luar negerinya bergerak zig-zag dan kerap tampak absurd. Venezuela, Iran, Terusan Panama, hingga Greenland tiba-tiba masuk dalam daftar kepentingan strategis AS. Kasus Venezuela menjadi preseden berbahaya ketika Presiden Nicolas Maduro “diambil paksa” untuk diadili atas tuduhan narcoterrorism, sebuah langkah yang mengabaikan prinsip kedaulatan dan etika hukum internasional.

Greenland pun tak luput dari incaran. Di balik retorika keamanan, tersimpan kepentingan penguasaan rare earth minerals—bahan strategis bagi teknologi masa depan dan industri persenjataan. Trump mengirim sinyal bahwa Amerika Serikat siap mengusik bahkan sekutu lamanya sendiri demi kepentingan strategis jangka panjang.

Dunia yang Makin Sulit Dibaca

Kesulitan terbesar dunia hari ini adalah membaca arah kebijakan Trump. Ia bisa menjadi ancaman dalam satu isu, tetapi tampil sebagai negosiator damai di isu lain. Trump adalah Presiden AS pertama yang bersedia bertemu langsung dengan Kim Jong Un. Ia turut mendorong gencatan senjata di berbagai konflik—dari Timur Tengah hingga Asia Selatan.

Namun, wajah damai itu kontras dengan sikap agresif terhadap Iran dan pendekatan ambigu terhadap perang Rusia–Ukraina. Trump melemahkan solidaritas NATO, menuntut Eropa membiayai keamanannya sendiri, sembari Amerika Serikat justru menikmati lonjakan harga energi akibat konflik tersebut.

Di Asia Pasifik, Trump tampil berbeda. Ia konsisten memperkuat kerja sama keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan untuk membendung China. Sementara di Amerika Latin, sikapnya tak kalah kontradiktif—keras terhadap Venezuela dan Kuba, tetapi relatif akomodatif terhadap Brasil di bawah Lula da Silva.

Benang merahnya bukan ideologi, melainkan kepentingan pragmatis. Trump tidak lagi menjadikan tatanan global sebagai kerangka tetap, melainkan sebagai ruang tawar-menawar. Pada periode awal kepemimpinannya, Trump cenderung bertindak unilateral. Kini, ia lebih memilih negosiasi jangka pendek yang dievaluasi berkala—semuanya demi memaksimalkan posisi tawar Amerika Serikat tanpa membebani anggaran domestik.

Ketahanan Indonesia dalam Geopolitik

Dalam lanskap global yang cair dan penuh tekanan, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk berpihak secara eksklusif. Dunia telah bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Amerika Serikat, Uni Eropa, dan BRICS sama-sama menjadi poros penting ekonomi global.

Strategi bebas aktif tidak lagi cukup sebagai jargon historis. Ia harus diterjemahkan sebagai kemampuan menjaga jarak yang proporsional: tidak terseret konflik, tetapi juga tidak pasif. Hubungan pragmatis dengan AS dan Uni Eropa penting untuk investasi dan teknologi, sementara BRICS menawarkan pasar masa depan dengan kekuatan demografis besar.

Ancaman paling nyata justru berada di sektor ekonomi domestik. Ketegangan geopolitik memicu volatilitas moneter, pelarian modal ke emas dan aset kripto, serta tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Inflasi pangan dan energi menjadi risiko lanjutan, diperparah oleh gangguan jalur logistik global dan proteksionisme negara produsen.

Karena itu, ketahanan pangan dan energi harus diposisikan sebagai agenda geopolitik, bukan sekadar program ekonomi. Swasembada pangan, pengembangan bioenergi, dan kemitraan strategis dengan negara-negara Selatan adalah benteng pertahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan akan berlangsung panjang.

Dunia mungkin tak akan jatuh ke perang terbuka. Tetapi tanda-tanda pergeseran tatanan global sangat nyata: aturan lama dipertanyakan, kekuatan besar bermain tanpa peta, dan konflik bergerak dalam spektrum abu-abu antara ekonomi, hukum, dan militer. Dalam situasi seperti ini, bertahan bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu mengendalikan dan menempatkan diri untuk menjaga kepentingan nasionalnya secara ulet dan telaten.

Dinamika geopolitik yang semakin kompleks mengharuskan setiap negara, termasuk Indonesia, untuk lebih cerdas dalam merumuskan strategi. Ketidakpastian global yang dipicu oleh kepemimpinan transaksional Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah membuka mata akan pentingnya kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. Negara yang hanya mengandalkan pasar ekspor tanpa memperkuat fondasi domestik akan mudah terombang-ambing oleh kebijakan proteksionisme negara adidaya. Oleh karena itu, penguatan sektor riil, diversifikasi mitra dagang, dan investasi dalam teknologi hijau menjadi kunci utama untuk bertahan.

Melihat pola yang terjadi, studi kasus krisis energi Eropa akibat perang Rusia-Ukraina memberikan pelajaran berharga. Eropa yang sebelumnya sangat bergantung pada pasokan gas Rusia mendadak harus berjuang mencari alternatif, yang berujung pada lonjakan inflasi dan resesi. Ini membuktikan bahwa ketergantungan pada satu sumber atau satu negara adalah risiko besar. Bagi Indonesia, ini adalah sinyal untuk mempercepat transisi ke bioenergi dan memanfaatkan potensi panas bumi yang melimpah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil yang rentan fluktuasi harga global.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) menjadi double-edged sword. Di satu sini, ia mendorong efisiensi ekonomi, namun di sisi lain, ia mempercepat disrupsi pasar tenaga kerja. Negara-negara berkembang yang tidak segera beradaptasi dengan transformasi digital berisiko terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Oleh karena itu, investasi massif pada pendidikan vokasi dan literasi digital harus menjadi prioritas nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif.

Kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional tidak boleh hanya menjadi wacana elit politik, tetapi harus menjadi gerakan kolektif. Membangun kemandirian pangan melalui pertanian presisi, memperkuat industri hilir untuk mengolah sumber daya alam domestik, dan menciptakan ekosistem startup yang inovatif adalah langkah nyata yang harus diambil. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam percaturan global; kita harus menjadi aktor yang menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya dan keunggulan geografis. Masa depan tidak menunggu, ia dibangun oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai momentum untuk bangkit, berinovasi, dan membuktikan bahwa Indonesia bisa berdaulat di tengah badai perubahan dunia.

Baca juga Berita lainnya di News Page