Menteri Tito Karnavian Percepat Validasi Data Korban Bencana dan Resmikan Huntara di Agam

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, bersama Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Agam Benni Warlis, turut hadir dalam agenda peresmian hunian sementara tersebut. Peresmian ini menjadi momentum penting dalam aksi nyata penanganan pascabencana di Sumatera.

Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, secara resmi membuka Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pendirian huntara ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemindahan para pengungsi ke tempat tinggal yang lebih layak huni.

Tito memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang turut didukung oleh TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Keberadaan hunian sementara ini dinilai sangat krusial sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi kepadatan penghuni di tenda-tenda pengungsian.

“Kehadiran huntara memang dinanti-nanti publik. Ini adalah salah satu solusi efektif untuk menurunkan angka pengungsi. Pasalnya, korban bencana mengalami kerusakan rumah yang beragam, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat,” ujar Tito dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar saat peresmian huntara di Kabupaten Agam. Tito menjelaskan skema bantuan perumahan yang telah disusun pemerintah berdasarkan hasil verifikasi tingkat kerusakan properti warga.

Untuk rumah rusak ringan, bantuan stimulan yang disalurkan mencapai Rp 15 juta. Sementara untuk kerusakan sedang, bantuan diberikan sebesar Rp 30 juta. Bagi rumah yang rusak berat atau hilang total, pemerintah menyiapkan hunian tetap (huntap). Selama masa transisi menunggu huntap, warga diperbolehkan menempati huntara, tinggal di rumah kerabat, atau menyewa rumah, dengan disertai pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.

Tito juga menyoroti proses pendataan dan validasi korban bencana yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Setelah validasi rampung, Tito mendorong agar pencairan dana bantuan segera dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan.

“Jika data sudah divalidasi, segera lakukan pembayaran dana bantuan. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah warga yang mengungsi terlalu lama. Bupati Agam telah menyampaikan hal ini, dan saya telah melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kunci utamanya adalah data,” tegas Tito.

Selain bantuan perumahan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan dukungan tambahan berupa uang perabot senilai Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan ini diserahkan sepenuhnya kepada bupati dan wali kota berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Ada warga yang mungkin rumahnya hanya rusak ringan, namun sawahnya hancur total. Oleh karena itu, mereka diberikan uang stimulan Rp 5 juta sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.

Pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di ketiga provinsi terdampak untuk memulihkan sektor ekonomi. Selain itu, masyarakat yang kondisi ekonominya menurun pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial rutin sesuai periode yang ditetapkan kepala daerah.

Menjamin kelancaran seluruh program ini, Tito menekankan urgensi kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta bupati dan wali kota tidak menunggu proses pendataan selesai 100 persen, melainkan mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur untuk diteruskan ke Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Data tersebut akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial. Nantinya, Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran untuk bantuan perabotan,” tegasnya.

Tito menegaskan bahwa dirinya akan mempublikasikan daerah-daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan. Langkah ini diambil untuk mendorong akuntabilitas dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Proses ini sangat membutuhkan kecepatan. Menteri Sosial juga sedang menunggu data dari kita,” pungkasnya.

Pembangunan huntara ini menjadi solusi nyata dalam menata kembali kehidupan warga pasca-terpaan bencana. Dengan dukungan data yang akurat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Masyarakat diajak untuk tetap bersabar dan proaktif dalam proses validasi data, karena kecepatan penanganan menjadi kunci utama keberhasilan program rehabilitasi ini. Setiap langkah yang diambil pemerintah hari ini adalah investasi penting untuk membangun ketahanan bencana yang lebih kuat di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page