Banjir, Retorika, dan Ambisi Dedi Mulyadi Menuju 2029

Banjir di Jakarta seringkali dianggap sebagai masalah yang berasal dari hulu, khususnya wilayah Bogor. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, menyatakan bahwa Jakarta tak akan pernah bebas dari genangan air jika Bogor tidak dibenahi. Argumen ini terdengar logis secara sederhana: air mengalir dari hulu ke hilir, Bogor adalah hulunya, dan Jakarta menjadi hilirnya. Namun, penyederhanaan masalah yang kompleks ini justru menimbulkan pertanyaan besar.

Banjir di Ibu Kota sejatinya bukan hanya soal air kiriman dari Bogor. Masalah ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor, seperti penurunan muka tanah, sistem drainase yang buruk, tata ruang kacau, pengelolaan sampah yang kurang optimal, curah hujan ekstrem, hingga ledakan urbanisasi. Mempersempit penyebab banjir hanya pada Bogor dinilai keliru secara ilmiah dan bermasalah secara politis.

Direktur Jaringan Survei Indonesia (JSI), Harry Khourul Anwar, menilai pernyataan KDM seharusnya diletakkan secara normatif. Sebagai kepala daerah, KDM mestinya fokus menyelesaikan masalah di wilayah kewenangannya, seperti Bogor dan kawasan Puncak, tanpa membebani Jakarta yang memiliki otonomi khusus. Harry menegaskan, janggal jika Jakarta dibuat seolah bergantung pada Bogor, padahal Jawa Barat berkewajiban memastikan wilayah hulunya tidak memperparah bencana di hilir.

Dalam kacamata logika, pernyataan KDM disebut sebagai strawman argument—memutar ulang masalah agar seolah-olah pihak lain yang menjadi akar permasalahan utama. Kewajiban struktural pun bergeser menjadi narasi politis. KDM dikenal piawai dalam beretorika. Berdasarkan teori Framing oleh Robert Entman, framing adalah cara menyusun pesan untuk mengarahkan publik memahami realitas. Dalam konteks ini, KDM membingkai Bogor sebagai kunci penyelamatan Jakarta. Pesan tersiratnya kuat: masalah Jakarta bisa selesai jika dia turun tangan. Framing ini menempatkan dirinya sebagai solusi lintas wilayah.

Popularitas KDM yang tinggi ditopang basis pendukung fanatik di media sosial membuat setiap pernyataannya cepat menyebar dan membentuk persepsi publik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana narasi politik seringkali mengesampingkan fakta ilmiah demi kepentingan popularitas.

Dalam konteks global, banjir perkotaan adalah masalah multidimensi yang memerlukan kolaborasi antar wilayah. Penelitian terbaru oleh World Resources Institute (2023) menunjukkan bahwa 70% kota besar di dunia menghadapi risiko banjir akibat perubahan iklim dan tata kelola lahan yang buruk. Data ini memperkuat argumen bahwa fokus hanya pada satu wilayah hulu tidak akan menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Solusi yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi, termasuk perbaikan infrastruktur hijau di perkotaan dan mitigasi perubahan iklim.

Bayangkan jika semua pihak saling menyalahkan tanpa solusi konkret. Banjir akan terus menjadi momok mengintai. Kolaborasi dan kesadaran kolektif adalah kunci utama. Mari kita bangun diskusi yang konstruktif, berdasarkan data dan fakta, untuk menciptakan kota yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan retorika mengaburkan solusi nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page