Renovasi SMPN 3 Depok Rp 28 Miliar Masih Dikeluhkan, 17 Kelas Belum Ada Meja dan Kursi

Sejumlah warganet di media sosial sedang ramai membahas video viral yang memperlihatkan aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. Dalam video tersebut, terlihat puluhan siswa tampak duduk lesehan di lantai kelas karena kekurangan fasilitas meja dan kursi. Kondisi ini terjadi pasca-diresmikannya gedung sekolah baru pada 8 Januari 2026 silam.

Menanggapi hal ini, pihak manajemen sekolah angkat bicara. Juru bicara SMPN 3 Depok, Nur, membenarkan adanya kekurangan sarana prasarana tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari total 33 ruang kelas yang tersedia, baru sekitar 16 kelas yang dilengkapi dengan perabot sekolah. “Kalau kita ada 33 kelas, kita kekurangan 17 ruangan berarti sekitar baru ada 16 kelas yang terisi. Untuk 16 kelas kalaupun dibikin dua sesi pun, itu kan nggak cukup karena masih 33 kelas kan masih kurang,” ujar Nur pada Jumat (23/1/2026).

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan prioritas. Meja dan kursi yang sudah tersedia saat ini difokuskan untuk siswa kelas 9 atau IX yang notabene akan segera menempuh ujian nasional. Sementara itu, siswa kelas 7 dan sebagian kelas 8 harus rela belajar dengan membawa meja lipat dari rumah atau duduk di lantai. “Kalau yang sekarang tuh memang kan kalau kelas 9 tinggal sebentar lagi ya, jadi memang yang di ini tuh (bawa meja lipat) kelas 7 sama sebagian kelas 8,” tambahnya.

Kondisi “kelas lesehan” ini telah berlangsung sejak peresmian sekolah. Nur menuturkan bahwa para siswa tampak tetap semangat meski harus duduk di lantai dengan alas duduk masing-masing. “Iya lesehan. Alas duduk mereka bawa masing-masing lah kalau emang perlu gitu. Iya (dilakukan sejak peresmian),” tuturnya.

Di tengah sorotan publik, pemerintah kota turun tangan. Nur menyebutkan bahwa Wali Kota Depok saat ini sedang berusaha menangani masalah kekurangan mebeler tersebut. “Ini sedang diusahakan sama Bapak Wali Kota. Memang, apalagi ini viral ya jadi memang kayaknya kemarin kepala sekolah juga sampai dengan sekarang lagi ngurusin, kayaknya akan segera gitu,” ucapnya.

Anggaran Renovasi Capai Miliaran Rupiah

Pembangunan gedung SMPN 3 Depok ini menelan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan keterangan resmi dari Wali Kota Depok, Supian Suri, anggaran yang digelontorkan untuk merenovasi sekolah tersebut mencapai Rp 28 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun 33 ruang kelas yang representatif.

Supian Suri menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan wujud dari aspirasi masyarakat dan kepala sekolah yang sudah lama mengeluhkan kondisi bangunan lama. “Ini merupakan wujud dari harapan dari banyak murid, banyak kepala sekolah yang beberapa kali berkesempatan bercerita tentang kondisi gedung. Dan alhamdulillah dengan dana 28 miliar, kita bisa bangun ini dengan 33 ruang kelas sehingga berkecukupan hanya saja tadi mebeler yang masih kurang,” ungkapnya dalam video yang diunggah di YouTube Pemkot Depok.

Meski bangunan fisik sudah berdiri megah, ketersediaan perabot sekolah ternyata belum sepenuhnya terealisasi. Pihak sekolah berharap agar kebutuhan meja dan kursi ini segera terpenuhi guna menunjang kenyamanan proses belajar mengajar, mengingat status sekolah ini sebagai sekolah baru yang belum lama beroperasi.

Analisis Kondisi Sekolah Baru dan Tantangan Infrastruktur

Fenomena kekurangan meja di SMPN 3 Depok ini menggambarkan tantangan umum yang kerap dihadapi oleh sekolah-sekolah baru atau hasil revitalisasi. Meski anggaran pembangunan fisik senilai Rp 28 miliar terlihat fantastis, alokasi dana untuk furniture atau perabot sekolah seringkali terbatas atau terlambat tersedia. Dalam banyak kasus, fokus utama anggaran memang dialokasikan untuk struktur bangunan dan utilitas, sementara inventaris kelas menjadi prioritas kedua.

Data riset terbaru mengenai infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas belajar yang memadai berbanding lurus dengan tingkat kenyamanan siswa. Siswa yang duduk di lantai dalam jangka waktu lama rentan mengalami gangguan postur tubuh serta kehilangan fokus. Namun, sisi positifnya, kondisi ini justru melatih kedisiplinan dan adaptasi siswa di tengah keterbatasan. Kebijakan pihak sekolah yang memprioritaskan kelas 9 juga patut dipahami, mengingat tekanan psikologis menghadapi ujian membutuhkan lingkungan belajar yang stabil.

Kasus ini menjadi studi kasus menarik bagi dinas pendidikan terkait pentingnya perencanaan anggaran yang holistik. Tidak hanya membangun gedung, namun kesiapan segala fasilitas penunjang harus dipastikan sebelum siswa memasuki kelas. Di sisi lain, respons cepat pemerintah kota Depok menunjukkan adanya perhatian serius terhadap keluhan masyarakat, meskipun solusi jangka panjang masih dinanti.

Pandangan Terhadap Pembelajaran Adaptif

Melihat fenomena siswa membawa meja dari rumah, kita bisa mengambil sudut pandang bahwa kreativitas siswa dan orang tua diuji. Budaya gotong royong tampaknya mulai terlihat dalam penyelesaian masalah ini. Namun, secara akademis, ruang kelas yang nyaman adalah hak dasar setiap pelajar. Penyederhanaan sistem belajar dengan metode lesehan mungkin efektif untuk sementara waktu, tetapi tidak boleh menjadi solusi permanen.

Infografis yang bisa digambarkan dari kasus ini adalah diagram alur penggunaan anggaran: dari total Rp 28 miliar untuk konstruksi, berapa persen yang seharusnya dialokasikan untuk pengadaan mebeler agar kebutuhan 33 kelas terpenuhi. Jika dibagi rata, kebutuhan meja dan kursi untuk 33 kelas membutuhkan anggaran tambahan yang signifikan. Ini menunjukkan celah dalam perencanaan proyek pemerintah yang seringkali terfokus pada output fisik semata.

Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran perawatan dan pengadaan inventaris berkelanjutan disiapkan, bukan hanya saat peresmian. Siswa membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif untuk menyerap ilmu dengan maksimal. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, potensi belajar mereka bisa terhambat meski semangat mereka tinggi.

Tutupan

Setiap tantangan dalam pendidikan sebenarnya adalah peluang untuk membangun sistem yang lebih baik dan responsif. Kondisi kelas tanpa meja di Depok ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan hak pendidikan anak terpenuhi sepenuhnya. Mari terus kawal proses ini agar generasi muda bisa belajar dengan nyaman dan bangga dengan fasilitas yang disediakan, demi masa depan yang lebih cerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page