Prabowo Tegaskan di World Economic Forum: 1.000 Tambang Ilegal di Indonesia Ditutup

Dalam pidato pentingnya di World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tegas Indonesia memberantas segala bentuk aktivitas ilegal. Dia secara spesifik menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menutup operasional 1.000 tambang ilegal di seluruh penjuru negeri. Namun, Prabowo juga mengakui bahwa tantangan masih sangat besar dengan adanya laporan terbaru yang menunjukkan keberadaan setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti.

Upaya masif ini tidak berhenti hanya pada penutupan pertambangan ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah menyita lahan seluas 4 juta hektare yang terdiri dari perkebunan dan area tambang ilegal. Lebih dari itu, izin operasional 28 perusahaan telah dicabut karena terbukti melanggar hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Prabowo menegaskan, “Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia.”

Selain fokus pada isu kehutanan dan pertambangan, kepala negara juga mengungkap adanya penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah yang berhasil diungkap aparat penegak hukum. Berbagai penyimpangan ini digambarkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum yang tidak bisa ditolerir.

Prabowo menyoroti mentalitas oknum pengusaha yang merasa kebal terhadap aturan. “Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ucapnya tegas. Dia bahkan menantang para pelaku korupsi tersebut dengan menyatakan, “Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar.”

Sejauh ini, total korporasi yang telah ditindak karena melanggar hukum telah mencapai 666 perusahaan. Meskipun angka tersebut cukup fantastis, Presiden menegaskan tekadnya untuk tidak mundur selangkah pun dalam upaya penegakan hukum. “Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya mengakhiri pidato.

Tantangan terbesar dalam memberantas praktik ilegal seringkali tidak hanya terletak pada jumlah pelaku, melainkan pada sistemiknya budaya suap yang mengakar. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah seringkali mengalami kesulitan serupa. Namun, pendekatan zero tolerance yang diambil oleh kepemimpinan saat ini memberikan angin segar bagi peningkatan kepercayaan investor asing. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, iklim bisnis yang sehat akan tercipta, menggantikan monopoli para pelaku usaha nakal yang selama ini merugikan negara.

Sebagai studi kasus, kita bisa melihat bagaimana negara seperti Norwegia berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan ketat. Mereka menerapkan transparansi total dalam setiap izin pertambangan, memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang bisa menghindari pajak atau melanggar standar lingkungan. Jika Indonesia mampu menerapkan prinsip serupa dengan disiplin tinggi, potensi kekayaan alam yang besar dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pengawasan berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk meminimalisir celah manipulasi di lapangan.

Era digital saat ini memungkinkan kita untuk melakukan monitoring secara real-time. Penerapan sistem satelit untuk memantau aktivitas pertambangan ilegal dan penggunaan blockchain untuk melacak rantai pasok minyak mentah adalah langkah inovatif yang bisa diterapkan untuk memperkuat upaya penegakan hukum. Dengan integrasi data yang akurat, setiap pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak dalam waktu singkat.

Pada akhirnya, konsistensi adalah kunci utama dalam membangun bangsa yang berdaulat di bidang hukum dan ekonomi. Setiap langkah tegas yang diambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan yang lebih bersih dan adil bagi generasi mendatang. Jangan biarkan keserakahan segelintir orang merusak kekayaan alam yang seharusnya dinikmati bersama. Mari kita dukung setiap upaya pemberantasan korupsi dan praktik ilegal, karena keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah fondasi utama bagi kemajuan peradaban.

Baca juga Berita lainnya di News Page