Pemerintah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia Dinilai Sejalan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan apresiasi positif terhadap langkah Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP). Lembaga perdamaian tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan keikutsertaan Indonesia dinilai sebagai langkah strategis.

Eddy menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut selaras dengan prinsip dasar diplomasi Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 terkait keterlibatan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dukungan ini disampaikan secara resmi melalui keterangan tertulis pada Jumat, 23 Januari 2026.

“Amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia terlibat aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya mendukung Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa bergabung dengan BOP adalah kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BOP menjadi bukti nyata peran proaktif negeri ini di panggung internasional. Hal ini merupakan respons cepat terhadap dinamika geopolitik global yang terus berubah.

“Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang aktif merespons tantangan dan dinamika geopolitik. Kami yakin ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kedamaian dunia,” katanya.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan keleluasaan bagi negara untuk terlibat dalam berbagai upaya perdamaian tanpa harus terikat pada blok atau kubu tertentu. Keputusan bergabung dengan BOP menjadi wujud nyata dari kemandirian politik luar negeri Indonesia dalam mencari solusi damai untuk dunia.

Dalam konteks konflik di Gaza, Eddy menilai bergabungnya Indonesia dalam BOP merupakan bentuk konsistensi pemerintah mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan utama menuju perdamaian. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan internasional.

“Melalui BOP ini Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam implementasi keberpihakan terhadap Palestina dengan mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza,” jelasnya.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang aktif dalam diplomasi internasional, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral. Bergabung dengan BOP adalah langkah konkret untuk mendukung setiap inisiatif pengurangan ketegangan dan penjaminan perdamaian bagi rakyat Palestina.

Analisis Dinamika Keanggotaan BOP

Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BOP) yang digagas Donald Trump menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat latar belakang politik luar negeri Indonesia yang selalu menekankan netralitas. BOP sendiri hadir sebagai bentuk respons global terhadap meningkatnya konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah dan Eropa Timur. Dengan keanggotaan yang mencakup berbagai negara dengan latar belakang geopolitik berbeda, forum ini menawarkan platform dialog yang lebih cair dibanding mekanisme PBB yang kerap terkendala hak veto.

Bagi Indonesia, langkah ini memperkuat posisi soft power di tengah ketidakpastian hubungan internasional. Masuknya Indonesia ke dalam BOP dapat membuka akses lebih luas untuk memediasi konflik, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Palestina. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi diplomasi agar tidak terjebak dalam narasi politik internal negara penggagas, mengingat BOP masih sarat dengan nuansa politik domestik Amerika Serikat menjelang pemilu.

Studi Kasus: Diplomasi Kemanusiaan di Gaza

Penerapan keterlibatan Indonesia dalam BOP dapat dilihat dari upaya konkret penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Sebelum bergabung dengan BOP, Indonesia telah aktif mengirimkan bantuan langsung melalui mekanisme airlift dan koridor kemanusiaan. Dengan bergabung dalam dewan ini, mekanisme koordinasi menjadi lebih terstruktur.

Misalnya, dalam skenario terbaik, BOP dapat memfasilitasi safe zone bersama yang diawasi oleh negara-negara netral di bawah naungan Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat memanfaatkan jaringan ini untuk menyalurkan logistik medis dan kebutuhan pokok tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Ini membuktikan bahwa keanggotaan dalam forum seperti BOP bukan sekadar simbol politik, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap nyawa manusia di zona konflik.

Membaca Masa Depan Diplomasi Indonesia

Indonesia kini berada pada posisi krusial sebagai jembatan antara negara-negara Barat dan Dunia Selatan. Keanggotaan dalam Board of Peace membuka peluang bagi Indonesia untuk menempatkan diri sebagai mediator yang kredibel. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi suara di forum internasional agar tetap didengar oleh semua pihak.

Pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama yang berani mengambil sikap. Bagi pembaca, ini adalah saatnya kita memahami bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya urusan elite, melainkan menyangkut martabat bangsa di mata dunia. Mari dukung setiap langkah diplomasi yang berpihak pada kemanusiaan, karena perdamaian dunia adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu negara saja.

Baca juga Berita lainnya di News Page