Pelajar dan mahasiswa mendesak transparansi anggaran penanganan sampah dengan menggeruduk DLH Kota Banjar.

Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Sapma (Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila Kota Banjar serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Kedatangan mereka untuk menuntut klarifikasi terkait penanganan kontainer sampah yang kondisinya sudah rusak parah.

Koordinator aksi, Irwan Herwanto, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke DLH bertujuan menanyakan progres perbaikan fasilitas publik tersebut. “Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, ini bukan sekadar masalah teknis kendaraan. Melainkan bentuk pengabaian terhadap standar pelayanan minimal (SPM),” ucapnya pada Kamis, 22 Januari 2026.

Sapma PP dan GMNI mendesak pemerintah kota agar tidak hanya mengejar target penerimaan retribusi sampah, tetapi juga memperhatikan kualitas armada pendukung. Mereka menyoroti kondisi kontainer yang kerap melintas di pemukiman warga dengan keadaan rusak dan berlubang, dianggap sangat memprihatinkan.

Selain menuntut modernisasi armada, mahasiswa juga meminta transparansi anggaran perawatan kendaraan di DLH. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi:

1. Melakukan audit menyeluruh serta perbaikan darurat, serta menghentikan sementara operasional kontainer yang rusak parah untuk dilakukan perbaikan dasar.
2. Mengupayakan prioritas anggaran untuk pengadaan kontainer sampah baru yang memenuhi standar keamanan.
3. Membuka akses transparansi terkait anggaran perawatan (pemeliharaan) armada pengangkut.
4. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pengangkutan sampah dengan memastikan seluruh armada menggunakan penutup (terpal) yang layak pakai.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, menanggapi aspirasi tersebut dengan janji akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah melibatkan berbagai sektor terkait. “Meski ada beberapa kendala, seperti kontainer sampah yang rusak. Rencananya akan dilakukan di anggaran perubahan untuk perbaikan kontainer sampah yang rusak,” jelasnya.

Asep memastikan bahwa untuk sementara waktu, pihaknya akan melakukan perbaikan seadanya sambil berkoordinasi dengan instansi dan desa untuk mengelola sampah lebih baik. “Kami tidak ada alasan untuk tidak mengangkut sampah dan tidak ada lagi penumpukan sampah kembali terjadi,” tegasnya.

Meskipun menemui kendala infrastruktur, DLH melaporkan bahwa realisasi target pendapatan retribusi sampah pada tahun 2025 melampaui ekspektasi. Target sebesar Rp543 juta berhasil terlampaui dengan capaian Rp611 juta, atau setara dengan 109 persen.

Kondisi infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang optimal sering menjadi isu krusial di berbagai daerah, terutama dalam aspek keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Ketika armada pengangkut mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya pada estetika kota, tetapi juga risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar akibat kebocoran limbah. Fenomena ini menunjukkan pentingnya alokasi anggaran yang tepat guna untuk pemeliharaan aset daerah, di mana efisiensi jangka pendek seringkali mengorbankan kualitas layanan jangka panjang. Di tengah tuntutan transparansi, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan elemen masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga berkelanjutan.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan komitmen kolektif dan strategi adaptif. Setiap warga negara memegang peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari memilah sampah hingga mengawasi kinerja pelayanan publik. Dengan kesadaran dan tindakan nyata, kita dapat mengubah tantangan sampah menjadi peluang untuk membangun kota yang lebih hijau dan sehat bagi generasi mendatang.

Baca juga Berita lainnya di News Page